Connect With Us

Ikatan Alumni Pelajar Tangerang Klarifikasi Soal Pemberhentian Kepsek SMKN 4

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 23 Februari 2018 | 13:00

Hairil Anuar, Kordinator Ikatan Alumni Pelajar Kota Tangerang (IAPKT). (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Santer diberitakan diberbagai media,  Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang dipecat Gubernur Banten Wahidin Halim karena melakukan pungutan liar (pungli).

Namun dalam surat keterangan (SK) yang ditandatangani sendiri oleh gubernur yang disapa WH itu, tidak terdapat satu kata pun yang menegaskan Kusdiharto dipecat karena melakukan pungli.

"Saya baca jelas,  tidak ada bahasa pungli di SK Pemberhentian Bapak Kusdiharto," ungkap Hairil Anuar,  Kordinator Ikatan Alumni Pelajar Kota Tangerang (IAPKT) kepada awak media, Kamis (22/2/2018).  

Anuar melanjutkan, dalam salinan SK Pemberhentian tersebut hanya memuat alasan pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan jabatan. Karena itu, Kusdiharto dipindah tugaskan menjadi Fungsional Pengawas Sekolah di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Cabang Kota Tangerang.

"IAPKT berharap janganlah Menebar berita yang cenderung Hoax dengan mengatakan alasan pemberhentian Pak Kusdiharto karena melakukan pungli.  Nyatanya SK Pemberhentian tidak menyatakan hal tersebut," papar Anuar. 

                  SK Pemberhentian Kepsek SMK N 4 Kota Tangerang.

 

Dengan adanya SK pemberhentian tertanggal 20 Februari yang telah disebarkan tersebut,  diharapkan agar tidak adalagi kesimpangsiuran alasan pemberhentian Kusdiharto sebagai Kepsek SMKN 4 Kota Tangerang.  

Anuar juga menyebut bahwa Kusdiharto sudah mengundurkan diri sejak 19 Desember 2017, lalu SK Pemberhentian baru dikeluarkan pada Februari 2018 ditandatangani Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

"Kami IAPKT merasa dirugikan dengan pemberitaan yang cenderung menyebutkan Pak Kusdiharto dipecat. Janganlah isu pendidikan dijadikan ajang pencitraan. Kasihan guru-guru kita di negeri ini," ujarnya.

Yudha Alumni SMK Yupentek 1 Kota Tangerang menambahkan, kenapa Gubernur hanya menyoroti SMKN 4, padahal hampir mayoritas sekolah Tangerang melakukan pemungutan sumbangan. zsedangkan Pergub Banten tentang pungutan belum dicabut meski aturan baru ada. Dan pendidikan gratis baru berlaku di tahun ajaran baru ini.

"Kalau hanya karena nerima sumbangan untuk bayaran guru-guru honorer yang di sepakati bersama wali murid dan komite sekola, Pak Kusdiharto dinaikan jadi pengawas, maka semua kepsek di Tangerang bisa dipecat bahkan mungkin se-Indonesia dan itu bukan hanya pak Kusdiharto," ujarnya.(RAZ/RGI)

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

KOTA TANGERANG
Camat Jatiuwung Ajak 6 Perusahaan Bedah 4 Rumah Warga Senilai Rp 200 Juta

Camat Jatiuwung Ajak 6 Perusahaan Bedah 4 Rumah Warga Senilai Rp 200 Juta

Jumat, 9 Oktober 2026 | 21:12

Percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill