TANGERANGNEWS.com-Sopir truk tanah mengaku kerap diintimidasi jika melintas di wilayah Kota Tangerang.
Intimidasi muncul dari warga yang melakukan tindakan olok-olok jika melihat kendaraan berat yang kerap disebut Transformers itu melintas.
Terlebih, baru-baru ini warga di Batuceper dan Benda juga melakukan aksi sweeping terhadap truk tanah yang melintas di sekitaran Jalan Halim Perdanakusuma.
Andi, seorang sopir truk tanah mengungkapkan kegelisahannya kepada TangerangNews, Selasa (7/5/2019).
Ia yang sedang bersantai di halaman Stadion Benteng Tangerang pasca kendaraannya ditindak oleh petugas mengaku bingung.
"Kita bingung. Kita kalau lewat nih warga ngatain, bilang sial. Tapi sebenarnya nggak masalah," ujarnya.
Ia yang telah bekerja sebagai sopir Transformers selama enam tahun itu tidak mempermasalahkan intimidasi yang dialaminya.
Sesungguhnya, kata sopir pengangkut tanah dari Balaraja hingga Dadap ini, ia mengetahui aturan larangan jika truk tanah melintas di Kota Tangerang hanya diperbolehkan pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB sebagaimana tertuang dalam Perwal No. 30/2012.
Kendati begitu, karena kebutuhan atau penghasilan untuk menghidupi keluarganya, ia tetap nekat melintasi kawasan Kota Tangerang.
Terlebih, pekerjaan yang ia lakoni merupakan perintah pengusaha armada pengangkut truk tanah itu.
"Kita juga tahu ada aturan. Tapi kan kita ada kebutuhan, buat makan keluarga. Intinya kita hanya melakukan pekerjaan," ungkapnya.(MRI/RGI)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
