TANGERANGNEWS.com—Inspektorat Kota Tangerang masih mempelajari pelaporan Pusat Kajian Anti Korupsi Tangerang (PUKAT) terkait dugaan praktik penyelewengan anggaran negara dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
"Kami masih mempelajari kasusnya," ujar Hari Purwanto, Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang di Tangerang, Jumat (9/8/2019).
Hari mengatakan, sejauh ini belum ditemukan indikasi ada penyimpangan dalam proses lelang tender yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
BACA JUGA:
"Proses pengadaan belum ditemukan indikasi penyimpangan," katanya.
Pasalnya, menurut Hari, 11 paket—lelang pekerjaan melalui tender—yang pengadaannya dilakukan sepanjang 2016-2018 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Proyek-proyek tahun sebelumnya sudah diperiksa sama internal dalam hal ini BPK," ucapnya.
Namun, Inspektorat akan tetap menindaklanjuti pelaporan dugaan penyimpangan anggaran negara ini dengan mempertanyakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan BPK.
"Kalau pun ada, itu sudah ditindaklanjuti BPK atau belum? Kalau ada kami tindaklanjuti," pungkasnya.(MRI/RGI)
Sebanyak 142 negara mendukung resolusi yang dikenal sebagai Deklarasi New York, yang digelar oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina dalam sidang di Markas Besar PBB,
TODAY TAG
Sebanyak 18,22 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan jatah masing-masing 10 kilogram bantuan pangan berupa beras kembali berjalan pada Oktober hingga November 2025.
Belakangan ini, kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo telah membuat banyak pengendara resah.
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penyakit akibat virus dengue ini bisa menyerang siapa saja, namun anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
