TANGERANGNEWS.com—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut menunggak pembayaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang mencapai Rp12 miliar.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pun akan melayangkan surat pemanggilan terhadap pihak BPJS.
"Insyaallah kita akan panggil BPJS," ujar Saeroji, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang kepada TangerangNews, Selasa (22/10/2019).
Saeroji menuturkan, pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan mengapa BPJS menunggak.
Sebab, kata dia, pembayaran premi Pemerintah Kota Tangerang ke BPJS diklaim lunas dengan angka lebih dari Rp80 Miliar.
"Kenapa BPJS malah nunggak?" ucap Saeroji.
Baca Juga :
Saeroji menambahkan, pemanggilan terhadap BPJS masih diagendakan. "Lagi diagendakan. Saya akan koordinasikan dengan anggota," katanya.
Sementara itu, TangerangNews telah berupaya mengkonfirmasi ke pihak BPJS melalui Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tangerang Elfanetti ihwal penunggakan pembayaran itu. Namun, ia belum menanggapi.
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Tangerang Henny Herlina menyebut BPJS disebut menunggak pembayaran yang mencapai Rp12 miliar kepada rumah sakit yang dipimpinnya.
"Hutang BPJS sekitar Rp12 miliar," ungkap kepada TangerangNews di RSUD Kota Tangerang, Jumat (18/10/2019).
Henny mengatakan, tunggakan BPJS yang mencapai miliaran tersebut terhitung sejak Januari hingga September 2019.
Henny juga mengeklaim pihaknya telah melayangkan surat penagihan ihwal tunggakan itu. Namun, RSUD Kota Tangerang belum mendapat tanggapan.
Menurutnya, pasien BPJS yang berobat di RSUD Kota Tangerang mencapai 95 persen. Sehingga, tak heran jika angka tunggakan cukup tinggi.
Hanny juga mengaku, tunggakan mengakibatkan gangguan operasional rumah sakit. Namun begitu, menurut Henny, gangguan masih bisa diatasi.(RMI/HRU)
Kebiasaan menggunakan perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengecek ponsel setelah bangun tidur, bekerja di depan komputer, hingga menghabiskan waktu dengan media sosial atau menonton tayangan melalui layar.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Empat anak kurang mampu di Kabupaten Tangerang mendapat dukungan pendidikan berupa biaya sekolah dan perlengkapan sekolah selama satu tahun penuh dari PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR).
Pergeseran demografi serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mendorong transformasi signifikan pada sektor layanan kesehatan (healthcare) dan kebugaran (wellness) di Asia Tenggara.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews