TANGERANGNEWS.com—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disebut menunggak pembayaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang mencapai Rp12 miliar.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pun akan melayangkan surat pemanggilan terhadap pihak BPJS.
"Insyaallah kita akan panggil BPJS," ujar Saeroji, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang kepada TangerangNews, Selasa (22/10/2019).
Saeroji menuturkan, pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan mengapa BPJS menunggak.
Sebab, kata dia, pembayaran premi Pemerintah Kota Tangerang ke BPJS diklaim lunas dengan angka lebih dari Rp80 Miliar.
"Kenapa BPJS malah nunggak?" ucap Saeroji.
Baca Juga :
Saeroji menambahkan, pemanggilan terhadap BPJS masih diagendakan. "Lagi diagendakan. Saya akan koordinasikan dengan anggota," katanya.
Sementara itu, TangerangNews telah berupaya mengkonfirmasi ke pihak BPJS melalui Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tangerang Elfanetti ihwal penunggakan pembayaran itu. Namun, ia belum menanggapi.
Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Tangerang Henny Herlina menyebut BPJS disebut menunggak pembayaran yang mencapai Rp12 miliar kepada rumah sakit yang dipimpinnya.
"Hutang BPJS sekitar Rp12 miliar," ungkap kepada TangerangNews di RSUD Kota Tangerang, Jumat (18/10/2019).
Henny mengatakan, tunggakan BPJS yang mencapai miliaran tersebut terhitung sejak Januari hingga September 2019.
Henny juga mengeklaim pihaknya telah melayangkan surat penagihan ihwal tunggakan itu. Namun, RSUD Kota Tangerang belum mendapat tanggapan.
Menurutnya, pasien BPJS yang berobat di RSUD Kota Tangerang mencapai 95 persen. Sehingga, tak heran jika angka tunggakan cukup tinggi.
Hanny juga mengaku, tunggakan mengakibatkan gangguan operasional rumah sakit. Namun begitu, menurut Henny, gangguan masih bisa diatasi.(RMI/HRU)
Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.
TODAY TAG
Sebanyak, 23 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi secara resmi dilantik oleh Gubernur Banten, Andra Soni, Gedung Negara Provinsi Banten, Senin 3 November 2025.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
Memahami cara membaca candlestick adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap trader, terutama mereka yang terjun ke dalam dunia trading futures.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
