TANGERANGNEWS.com–Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang merupakan kepentingan bersama demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Ingat, PSBB bukanlah kepentingan pemerintah baik pusat atau daerah, namun hal tersebut merupakan kepentingan kita bersama dalam membasmi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Untuk itu sekali lagi saya minta agar warga dapat mengikuti aturan mainnya" ujar Arief saat meninjau check point di Jalan MH. Thamrin,  Kota Tangerang, Jumat (17/4/2020).

Dalam Peraturan Wali (Perwal) Kota Tangerang No 17/2020, pemberlakuan PSBB di Kota Tangerang diterapkan selama dua pekan yang dimulai besok pada Sabtu (18/4/2020). Arief mengimbau warga agar lebih disiplin dalam mengikuti aturan PSBB.

"Saya menghimbau pada seluruh masyarakat di Kota Tangerang agar lebih disiplin mengikuti aturan perihal PSBB yang segera akan diberlakukan," ucap Arief. 

Arief menambahkan pada pemberlakuan PSBB terdapat 15 check point pada jalan utama, 33 jalan lingkungan, 2 terminal dan 4 stasiun dijaga petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. 

"Para petugas akan melakukan pengecekan terhadap para pengendara yang masuk dan keluar Kota Tangerang melalui jalan-jalan yang telah ditentukan, apakah mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan perihal pemberlakuan PSBB dalam berkendara," terangnya. 

Untuk mengurangi dampak dari pemberlakuan PSBB di Kota Tangerang, Pemkot Tangerang telah mendistribusikan bantuan pangan berupa beras pada warga terdampak COVID-19.

"Pemkot telah diatribusikan beras sebanyak 101,3 ton terhadap warga terdampak COVID-19. Untuk bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu bagi warga terdampak dan kurang mampu masih dalam proses validasi data," katanya. 

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Sugeng Heriyanto menuturkan perihal sanksi yang akan diberikan pada pihak yang melanggar aturan soal PSBB.

"Sanksi yang diberikan berupa himbauan dan administrasi pada warga yang melanggar, jika teguran masih belum cukup maka sanksi akan merujuk pada Undang-undang tentang Karantina Wiayah," pungkasnya.(RMI/HRU)