TANGERANGNEWS.com–Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menyebut ada kejanggalan yang terjadi dalam realisasi anggaran jaring pengaman sosial (JPS) Pemerintah Kota Tangerang.
Ketua DPC GMNI Kota Tangerang Dede Hardian mengatakan pihaknya sudah sejak awal mencermati pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang untuk penanganan COVID-19.
"Ya, saya memperhatikan dan mencermati sejak awal, APBD Kota Tangerang yang besarnya Rp5,160 triliun itu dialihkan sebanyak Rp221,95 miliar untuk penanganan COVID-19," ujar Dede, Selasa (9/6/2020).
Angka yang ia dapat dari website Kemendagri itu belum termasuk potongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di pusat pemerintahan. "Kalau total itu senilai Rp349.845.109.897," imbuhnya.
Dede menyebut pihaknya mencermati adanya kejanggalan, karena tidak melihat keseriusan dari tim satgas COVID-19 Kota Tangerang dalam menyalurkan dana bantuan sosial.
"Bantuan untuk usaha kecil yang nominalnya lebih dari Rp3 miliar, ditambah JPS yang belum sampai pada masyarakat dengan nominal Rp144 miliar," katanya.
Untuk itu, GMNI akan terus mengawal apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat, dengan melakukan audiensi langsung bersama ketua dan jajaran satgas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tangerang.
"Kami akan pertanyakan terkait JPS yang belum sampai kepada masyarakat, dan kalau ada kesulitan, kami juga siap membantu, yang jelas membantu masyarakat mendapatkan haknya," tuturnya.
Jika cara ini tidak diindahkan, maka GMNI Kota Tangerang akan demo untuk melakukan audiensi dengan para pimpinan Satgas COVID-19 Kota Tangerang di jalanan. (RAZ/RAC)
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Jajaran Unit Reskrim Polsek Batuceper Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran obat keras jenis Tramadol dalam jumlah besar.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
