TANGERANGNEWS.com–Forum Betawi Rempug (FBR) menyatakan sikap tidak akan terlibat dalam perseteruan sengketa lahan seluas 45 hektare di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
"Melihat perkembangan lebih lanjut dan mempertimbangkan banyak hal, kemudian pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk menarik diri dari persoalan ini," ujar Lutfi Hakim, Ketua Umum FBR saat ditemui di bilangan Alam Sutera, Tangerang, Senin (17/8/2020).
Lutfi menegaskan pihaknya kini tidak mendukung pihak PT Tangerang Matra Real Estate (TMRE) atau Darmawan.
"Artinya kami tidak lagi mendukung PT TMRE sebagaimana awal ataupun berbalik mendukung kelompok yang menjadi lawan PT TMRE. Artinya kami sepenuhnya tidak lagi ikut terlibat dalam persoalan tanah ini," jelas Lutfi.
Jika masih terlibat dalam persoalan lahan ini, FBR akan terus bersinggungan dengan saudara sendiri.
"Jadi, demi kebaikan bersama memandang semua, lebih baik yang kami putuskan tadi. Kalau ada anggota ataupun pengurus FBR yang membangkang dengan keputusan ini, bisa kami pecat," imbuh Lutfi.
Dalam persoalan sengketa lahan ini, FBR menitipkan harapan kepada pihak yang dimenangkan.
"Kalau nanti ada pembangunan di lahan itu, baik itu apartemen atau apa kami minta dilibatkan sebagai pekerja," pungkasnya.
Sebelumnya, antar kubu Frangky dengan Darmawan bersengketa lahan seluas 45 hektare di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Sengketa lahan ini memicu keributan antar organisasi masyarakat (ormas) FBR dari kubu Frengky dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dari kubu Darmawan.
Bentrokan kedua ormas tersebut terjadi di kawasan Pinang kemudian meluas ke kawasan Tangerang Selatan, pada Jumat (7/8/2020).
Bingung memilih tempat jalan-jalan bersama sama keluarga saat momen liburan sekolah? Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) menyimpan banyak destinasi wisata menarik tanpa perlu merogoh kocek mahal.
TODAY TAG
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
Semester delapan dalam jenjang pendidikan tinggi tidak sekadar menjadi fase penutup dari sebuah perjalanan akademik. Ia adalah titik kulminasi dari seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui mahasiswa selama bertahun-tahun
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, di mana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
