TANGERANGNEWS.com–Para buruh dari PT Sulindafin yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) beraudiensi dengan DPRD Kota Tangerang.
Mereka meminta buruh PT Sulindafin yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) diduga sepihak untuk diberikan fasilitas kesehatan.
Ketua GSBI untuk PT Sulindafin Dedi Isnanto menyampaikan sebanyak 244 buruh yang telah di-PHK sepihak oleh PT Sulindafin tidak mendapatkan akses kesehatan selama sembilan bulan.
“Kami meminta kepada Pemkot Tangerang untuk memfasilitasi 244 buruh ini dalam kesehatan, artinya mereka minta didaftarkan ke dalam BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara gratis,” katanya, Jumat (4/9/2020).
Dedi sangat mengapresiasi diterimanya aspirasi buruh oleh DPRD Kota Tangerang yang diwakili Kemal Pasya dari Fraksi PKB dan Rusdi Alam dari Fraksi Golkar ini.
Dia mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Sulindafin.
“Banyak perusahaan nakal, dan saat ini PT Sulindafin sudah buka kembali dengan mempekerjakan buruh harian lepas tanpa memberikan jaminan kesehatan dan lainnya. Ini juga kan akan memperburuk citra Kota Tangerang dengan adanya pengusaha nakal,” katanya.
Kemal Fasya menuturkan pihaknya telah menerima aduan terkait ketidakjelasan status buruh ini terutama terkait jaminan kesehatan.
Pihakya pun sudah langsung komunikasi dengan BPJS agar 244 buruh yang merupakan warga Kota Tangerang segera dialihkan dalam BPJS PBI, sehingga mereka dapat merasakan fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya.
"Namun, karena status mereka belum jelas, BPJS belum bisa mengalihkan langsung. Tapi akan saya komunikasikan lagi,” ujar Kemal.
Dia menambahkan hasil audiensi dengan para buruh ini juga akan disampaikan ke Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk ditindaklanjuti. (RAZ/RAC)
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
TODAY TAG
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dulu pernah menjadi wisata favorit keluarga untuk menikmati momen liburan, kini tampak sepi dan terbengkalai.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berencana memberikan bantuan berupa Elektrokardiogram (EKG), sebuah alat yang merekam aktivitas jantung guna mendeteksi gangguan kardiovaskular.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
