TANGERANGNEWS.com–Para buruh dari PT Sulindafin yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) beraudiensi dengan DPRD Kota Tangerang.
Mereka meminta buruh PT Sulindafin yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) diduga sepihak untuk diberikan fasilitas kesehatan.
Ketua GSBI untuk PT Sulindafin Dedi Isnanto menyampaikan sebanyak 244 buruh yang telah di-PHK sepihak oleh PT Sulindafin tidak mendapatkan akses kesehatan selama sembilan bulan.
“Kami meminta kepada Pemkot Tangerang untuk memfasilitasi 244 buruh ini dalam kesehatan, artinya mereka minta didaftarkan ke dalam BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara gratis,” katanya, Jumat (4/9/2020).
Dedi sangat mengapresiasi diterimanya aspirasi buruh oleh DPRD Kota Tangerang yang diwakili Kemal Pasya dari Fraksi PKB dan Rusdi Alam dari Fraksi Golkar ini.
Dia mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Sulindafin.
“Banyak perusahaan nakal, dan saat ini PT Sulindafin sudah buka kembali dengan mempekerjakan buruh harian lepas tanpa memberikan jaminan kesehatan dan lainnya. Ini juga kan akan memperburuk citra Kota Tangerang dengan adanya pengusaha nakal,” katanya.
Kemal Fasya menuturkan pihaknya telah menerima aduan terkait ketidakjelasan status buruh ini terutama terkait jaminan kesehatan.
Pihakya pun sudah langsung komunikasi dengan BPJS agar 244 buruh yang merupakan warga Kota Tangerang segera dialihkan dalam BPJS PBI, sehingga mereka dapat merasakan fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya.
"Namun, karena status mereka belum jelas, BPJS belum bisa mengalihkan langsung. Tapi akan saya komunikasikan lagi,” ujar Kemal.
Dia menambahkan hasil audiensi dengan para buruh ini juga akan disampaikan ke Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk ditindaklanjuti. (RAZ/RAC)
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten, minta agar kader di daerah menjaga solidaritas usai sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengundurkan diri dari partai.
Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
