Connect With Us

Indekos di Karang Tengah Tangerang Disewakan Per Jam untuk Mesum, Ini Penjelasan Satpol PP

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 24 Maret 2022 | 15:28

Satpol PP Karang Tengah saat memeriksa penghuni indekos di Jalam H Mean, Kampung Pondok Rajeg, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Indekos di Jalan H Mean, Kampung Pondok Rajeg, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang digerebek aparat Satpol PP lantaran diduga dijadikan tempat prostitusi. 

Warga kerap melihat sepasang kekasih silih berganti menyambangi kontrakan itu. Setelah diselidiki ternyata kontrakan itu disewakan dengan tarif Rp35 ribu perjam. 

Warga yang geram pun menggerebek kontrakan itu beberapa waktu lalu. Saat penggerebekan didapati sepasang sejoli tengah memadu kasih di kamar indekos. Video penggerebekan itu pun viral di media sosial.

Kepala Seksie Trantib Kecamatan Karang Tengah Alfredo mengatakan, penyewa kamar kontrakan yang kedapatan tengah memadu kasih itu merupakan warga Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pemiliknya warga Karang Tengah.

"Jadi itu masyarakat gerebek sama RT. Penyewa dan pemilik kontrakan dibawa ke polisi. Jadi yang sewa saat itu orang Tangsel," ujarnya, Kamis 24 Maret 2022.

Berdasarkan informasi, kamar indekos itu ternyata disewakan kembali oleh penghuninya, wanita berinisial I. Wanita tersebut menyewakan kamar kostnya mulai dari Rp35 ribu per jam melalui media sosial Facebook. 

Baca Juga :

"Jadi kontrakan di sana ada beberapa pintu, empat pintu apa. Yang dua kosong yang dua keisi. Ada kamar kontakan yang disewain per bulan," kata Alfredo.

Dia mengatakan, pemilik menyewakan kontrakan pada orang dengan pembayaran per bulan. Orang ini kemudian menyewakan lagi kontrakan tersebut kepada pihak lain per jam dengan tarif Rp35 ribu per jam. Jasa sewa kontrakan ini ditawarkan melalui media sosial Facebook. 

"Yang punya kontrakan itu dikontrakin lagi sama orang. Tapi yang sewain enggak tinggal di sana. Dia sewain lewat Facebook," ungkapnya.

Alfredo mengatakan, pihaknya telah meminta pemilik kontrakan untuk tak mengulangi perbuatannya itu. Apabila diulangi maka pihaknya akan bertindak tegas. Peristiwa ini pun langsung dilaporkan ke Satpol PP Kota Tangerang untuk penanganan lebih lanjut. 

"Jadi kita buat laporan ke Satpol PP Kota Tangerang. Nanti satpol PP Kota Tangerang yang segel. Kita sifatnya pengamanan. Sudah saya laporkan ke Gakumda," kata Alfredo.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) Satpol PP Kota Tangerang Iwan Syarifudin mengaku, belum menerima laporan tersebut. "Saya belum dapat. Belum tembus ke saya infonya. Nanti saya tanya anak buah saya," tutur Iwan.

PROPERTI
Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Jumat, 7 Agustus 2026 | 19:31

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit pengembangan Summarecon Tangerang kembali menghadirkan produk hunian terbaru bernama Halia di Cluster Havena Lakes, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

KOTA TANGERANG
Komisi III DPRD Dorong Penguatan Kompetensi SDM melalui Diklat Lisensi Aviasi

Komisi III DPRD Dorong Penguatan Kompetensi SDM melalui Diklat Lisensi Aviasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 11:11

Komisi III DPRD Kota Tangerang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill