TANGERANGNEWS.com-Sejumlah pedagang mengeluhkan tidak diperbolehkan berjualan di area Gelanggang Olahraga (GOR) Balai Rakyat Karawaci, Kelurahan Karawaci Baru, Kota Tangerang.
Pasalnya, GOR Balai Rakyat ini dijadikan sebagai salah satu venue Poprov VI Banten, sehingga harus steril dari lapak pedagang. Padahal, momentum ajang olahraga bergengsi ini dianggap tepat untuk memulihkan ekonomi pedagang UMKM.
Lurah Karawaci Baru Sech Muhammad Rasad mengatakan, sterilisasi pedagang kaki lima di area GOR Balai Rakyat untuk mendukung pelaksanaan Porprov VI Banten.
Baca juga: Minta Tambah Pekerja Proyek Venue Porprov Banten, Wakil Wali Kota Tangerang: Supaya Sat Set
"Kebetulan mau ada pelaksanaan Porprov Banten dan Kota Tangerang sebagai tuan rumah. Tanggal 20 November-29 November 2022 sementara di tanggal 17 November, GOR Balai Rakyat ini sudah digunakan untuk technical meeting pertandingan salah satu cabor," jelasnya, Jumat, 14 Oktober 2022.
Sebelum adanya Porprov VI Banten, katanya, para pedagang diperbolehkan berjualan di area GOR Balai Rakyat. Namun, karena akan digelar Porprov VI Banten di Kota Tangerang, Pemerintah Kota mengadakan sterilisasi di sekitar venue.
"Jadi kami selaku petugas melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait sterilisasi di seputar gedung olahraga. Nanti jika sudah selesai Porprov pasti kami akan lakukan lagi pembicaraan pada para pedagang terkait bagaimana ke depannya dan solusinya," tukasnya.
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
TODAY TAG
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Tangerang melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Tangerang, Kamis 13 Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews