Fenomena Sarjana Pengangguran
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:50
Lagu lama berulang kembali, pengangguran dari gelar sarjana semakin banyak. Realitasnya gelar sarjana ternyata bukan jaminan seseorang akan terhindar dari ancaman pengangguran.
TANGERANGNEWS.com-Kedisiplinan dan budaya kerja yang baik menjadi hal prioritas yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tangerang.
Guna memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah melakukan inspeksi mendadak di kantor UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Timur Dinas PUPR Kota Tangerang.
Arief justru menemukan ketidakdisiplinan dari pegawai UPT yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan lingkungan dan drainase di lima kecamatan tersebut. Arief pun berang. Ia mencak-mencak, dan menegur para pegawai tersebut.
"Mana coba lihat absen pegawainya, kok bisa sampe enggak absen itu gimana?" tanya Arief kepada pegawai kantor yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa, 1 November 2022.
Baca juga: Kinerja Pegawai Terpantau Pusat, Wali Kota Tangerang Minta E-Kinerja Tersinkronisasi
Arief juga menyoroti buruknya sistem manajemen stok barang dan bahan yang dipergunakan dalam proses perbaikan jalan maupun drainase di wilayah kerja UPT tersebut.
"Harusnya kan barang yang pertama masuk, itu yang pertama dikeluarkan. Kalau sistemnya seperti ini gimana bisa tahu alur barang keluar masuknya gimana," tegasnya.
Arief meminta agar jajaran ASN yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di masyarakat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dengan disiplin yang tinggi.
"Ini kalau tidak diperbaiki sistemnya, lebih baik tutup saja kantornya," pungkasnya.
Lagu lama berulang kembali, pengangguran dari gelar sarjana semakin banyak. Realitasnya gelar sarjana ternyata bukan jaminan seseorang akan terhindar dari ancaman pengangguran.
TODAY TAGRichard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews