TANGERANGNEWS.com- Seluruh warga Kota Tangerang diminta untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78 atau upacara bendera.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, hal itu dimaksudkan guna menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang.
Baca Juga: Jelang HUT ke-78 RI, Wali Kota Arief Tekankan Pentingnya Memupuk Kebersamaan
“Imbau warganya untuk adakan upacara bendera di tanggal 17 Agustus hingga tingkat RW dan RT," ujar Arief saat memimpin Rapat Evaluasi Pembangunan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin, 7 Agustus 2023.
Selain itu, Arief menginstruksikan seluruh perangkat OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk terus menggelar kegiatan yang bersifat pelombaan hingga gebyar pelayanan administrasi bagi masyarakat guna menyemarakkan HUT RI ke-78.
“Total ada sebanyak 19 kegiatan yang disudah terdata, bukan hanya untuk pegawai tapi juga untuk masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Hore, Banjir Diskon Pajak PBB dan BPTHP di Kota Tangerang Spesial HUT ke-78 RI
Arief menuturkan, salah satu kegiatan dalam rangka menyambut kemerdekaan RI di antaranya ialah pembagian seribu bendera merah putih di Kecamatan Ciledug.
“Rangkaian kegiatan sudah berlangsung sejak 31 Juli 2023 dengan kegiatan pembagian 1.000 bendera merah putih di Kecamatan Ciledug,” katanya.
Lebih lanjut, Arief berharap kemeriahan kegiatan perayaan HUT RI dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.
“Informasikan secara masif, agar masyarakat jadi tahu dan bisa ikut partisipasi,” tutupnya.
Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri terus bergerak cepat mengusut tuntas insiden ledakan maut di Komplek Ruko Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat
TODAY TAG
Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
