TANGERANG-Sedikitnya 500 buruh yang tergabung dalam aliansi Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi masa mensosialisasikan hari buruh se-dunia yang berlangsung pada tanggal 1 Mei (May Day), Selasa (26/4).
 

 Sebelumnya para buruh ini berkumpul  di JL Daan Mogot Km 19, Kota Tangerang, sejak pukul 10.00 WIB. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor melakukan aksi masa ke kawasan-kasawan industri di wilayah Kota Tangerang seperti ke kawasan Industri Kebon Besar, Batu Ceper, Benda, Juru Mudi, Jalan Pembangunan, Leo Baru, Sewan, Pintu Air 10, Pasar Baru, Galeong, Sangiang, Jatiuwung, Jatake, Cibodas, Cimone dan terakhir ke Gedung Pemerintah Kota Tangerang.

 Dalam orasinya, PPRI menilai Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Terbukti dari diterapkannya system kerja kontrak dan outsourching oleh mayoritas perusahaan di Tangerang dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

 

“Sistem ini sangat menyengsarakan kaum buruh, karena bagi calon pekerja harus membayar dengan uang pendaftaran antara Rp 1-2 juta untuk mendapatkan pekerjaan. Namun setelah bekerja dan menerima upah, ternyata upahnya sangat minim hanya sebatas UMK. Itupun ternyata harus dipotong lagi sebesar 10-30 persen untuk penyalurannya. Sementara Pemerintah tidak berani menindak tegas pengusaha nakal yang telah melanggar tersebut,” ungkap coordinator aksi demo, Maman Nuriman.

 Sementara itu, lanjut Maman, khusus di Tangerang Kota, Kabupaten dan Tangsel, UMK 2011 hasil revisi Gubernur Banten sebesar Rp 1.290.000 masih jauh dari kebutuhan hidup buruh dan bisa dikatakan belum layak. Penetapan UMK itu justru digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan hasil putusan dimenangkan oleh Apindo, sehingga jumlah UMK 2011 turun dari Rp 1.290.000 menjadi Rp 1.250.000.

 “Apindo dan Gubernur Banten telah memainkan skenario besar dalam praktek politik upah murah untuk kepentingan Pilgub dengan objek nasip kaum buruh,” ungkapnya.

 Selain itu, praktek pemberangusan Serikat Buruh atau Serikat Pekerja (SP/SB) juga makin marak terjadi di wilayah Tangerang. Banyak para pengurus serikat dimutasi, didiskriminasi, diintimidasi serta di PHK tanpa ada pembelaan dari Pemerintah. “Padahal sudah ada payung hukumnya, yaitu UU no 21/2000 tentang SB/SP. Hal ini mengakibatkan para buruh enggan untuk berorganisasi karena perlakuan tersebut dan menambah keterpurukan nasib kaum buruh,” tutur Maman.

 

Maman menegaskan, PPRI menuntut kepada Pemerintah untuk segera menghapuskan system kerja kontrak dan outsourching. Memberlakukan upah lauak bagi buruh untuk berserikat dan menghukum para pelaku pemberangusan serikat buruh atau pekerja.

Memberikan jaminan kebebasan buruh untuk berserikat dan menghukum para pelaku pemberangusan srikat buruh. Menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi dan membela kaum buruh dari kerakusaan para pemodal dan oknum-oknum pencari keuntungan pribadi.

 “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, pada May Day nanti kita bersama ribuan buruh Tangerang akan menduduki Istana Negara,” tegasnya.(RAZ)