TANGEARNGNEWS.com-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang bersama Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang Raya (WHTR) menggelar Ngobrol Cerdas.
Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Pokja WHTR, Jalan Perintis Kemerdekaan No 38A, Babakan, Kota Tangerang, Selasa 22 Oktober 2024 itu, mengangkat tema Kontribusi Jurnalis dalam Pengawasan Pilkada Kota Tangerang 2024.
Sedikitnya 30 jurnalis mengikuti acara yang juga dihadiri Komisioner Bawaslu Kota Tangerang Faridal Arkam.
Faridal Arkam, yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tangerang mengatakan jurnalis adalah salah satu komponen penting, dalam pengawasan partisipatif yang dibutuhkan oleh Bawaslu.
"Kami menyadari dalam fungsi pengawasan Pilkada ini, tidak akan mampu sendiri, mengingat keterbatasan personel di Bawaslu dan lain-lain. Untuk itu, kami membutuhkan pengawasan partisipatif, seperti rekan-rekan media ini," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, imbuh Faridal Arkam, diharapkan para jurnalis di Pokja WHTR mampu berkontribusi dalam membantu pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada yang Luber Jurdil di Kota Tangerang, terutama di hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang
Sementara itu, Wakil Ketua Pokja WHTR Hendra Wibisana memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Tangerang yang mau bekerjasama dengan Pokja WHTR dalam kegiatan ini.
"Kami sebagai jurnalis tentu akan membantu dalam pengawasan Pilkada ini, karena itu merupakan salah satu fungsi utama seorang jurnalis yaitu kontrol sosial," ungkapnya.
Diinformasikan pada kegiatan ini turut pula menghadirkan dua narasumber yaitu Sukron, Wartawan MNC dan Mus Mulyadi, Wartawan Radio Elshinta. Keduanya memberikan materi terkait beberapa peran jurnalis dalam pengawasan Pilkada.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mulai mengambil langkah sanksi administratif terhadap sejumlah wajib pajak restoran yang menunggak pembayaran pajak daerah di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
TODAY TAG
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan sebanyak 329 unit rumah warga akan dibedah sepanjang 2026. Jumlah tersebut berdasarkan hasil seleksi dari tingkat urgensi di lapangan.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews