TANGERANGNEWS.com - Kota Tangerang kembali diguncang isu panas soal tunjangan anggota DPRD. Sorotan publik terhadap besarnya hak keuangan wakil rakyat membuat Wali Kota Tangerang Sachrudin, tak bisa lagi berdiam diri. 

Ia akhirnya angkat bicara untuk mengevaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur hak keuangan dan administratif DPRD Kota Tangerang. 

Menurut Wali Kota, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sama-sama sudah mendengar aspirasi masyarakat dan berbagai komunitas terkait tunjangan DPRD. Awalnya isu ini muncul di tingkat pusat, dan sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, termasuk DPRD Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang perlu menyikapinya dengan bijak,” ujar Sachrudin.

Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak. Pemerintah Kota Tangerang akan mengkaji kembali substansi Perwal No. 14 Tahun 2025 dengan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak terkait.

“Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama. Tidak serta-merta bisa langsung dicabut atau diubah tanpa prosedur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sachrudin menyampaikan bahwa proses evaluasi akan melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Banten agar langkah yang diambil sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita harus merespons aspirasi ini, dan tentu harus kita sikapi dengan tepat. Karena itu, nanti akan kita bahas bersama, baik dengan Kementerian Hukum, Kemendagri, maupun pihak provinsi, supaya ada kesamaan pandangan dan keputusan yang benar-benar sesuai regulasi,” tambahnya.