Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menyidik mafia minyak dan gas (migas) yang membuat ekonomi biaya tinggi.

Negara ini diduga sengaja tidak membangun kilang pengolahan minyak mentah, hanya supaya terus-menerus impor bahan bakar minyak (BBM). Sebab dari impor BBM itulah mafia migas meraup untung sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun.

Hal itu membuat harga BBM menjadi lebih mahal dari seharusnya. Pengeluaran rakyat dan pemerintah untuk anggaran BBM, jadi lebih mahal, termasuk BBM untuk mobil-mobil operasional KPK untuk memburu koruptor.
            Menurut Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah,  Hatta Radjasa saat masih menjabat Menko Perekonomian menjadi penyebab kebijakan energi menjadi tidak jelas dan praktik mafia migas sulit diberantas.

            "Mafia migas gagal dibasmi karena saat Menko Hatta tidak punya konsep mengenai energi terbarukan. Akibatnya, kita terus impor minyak yang banyak mafia bergentayangan," kata Poempida, Rabu (11/6/2014).


Selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor, sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia.

Menurut penelusuran Soliodaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas), mafia bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.

"Siapa yang menjadi direksi dan komisaris di Pertamina, juga keluar dari kantong mafia. SBY gagal membasmi mafia migas, malah menyuburkan. Ini jadi pertanyaan, SBY tahu tetapi tidak dibasmi," kata Ferdinand Hutahayan, Direktur Pengolahan SKK Migas.


BP Migas berharap, KPK hendaknya mendahulukan kepentingan bangsa ke depan ketimbang melindungi oknum tertentu.
"Puluhan tahun Indonesia tidak mempunyai kilang pengolahan minyak. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Silakan dijawab oleh KPK," tukas Syafti Hidayat, Direktur Riset BP Migas.