Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya
Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
TANGERANGNEWS.com–Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merupakan sumber wacana presiden tiga periode. Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu meminta Luhut bersikap kesatria dan mundur dari jabatannya.
Masinton menyatakan hal tersebut, Senin 11 April 2022, seperti dilansir dari Kompas TV, terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa BEM SI yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Masinton, penggalangan wacara presiden tiga periode bermuara pada nama Luhut Binsar Panjaitan. “Beberapa ketua umum partai juga bicara, artinya bahwa penggalangan dukungan tiga periode mengangkangi konstitusi. Elite-elite tua, serakah, dan rakus ini, yang harus dihentikan,” ujarnya.
“Semua kan sudah bicara, yang bicara itu semua baik oleh ketua umum partai, ketua umum APDESI, semuanya mengarah pada satu Menko, Luhut Binsar Panjaitan,” lanjut Masinton.
Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menyatakan, seharusnya Luhut tampil ke publik dan bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi soal wacana presiden tiga periode.
Masinton pun menyebut bahwa keserakahan harus dilawan, dan meminta Luhut bersikap kesatria, yakni dengan cara mengundurkan diri.
“Keserakahan ini yang harus kita lawan. Ke mana itu orang? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Kenapa dia tak berani tampakkan hidung? Harusnya bersikap kesatria, mundur dari semua jabatannya,” tutur Masinton menegaskan.
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
TODAY TAGKementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berencana memberikan bantuan berupa Elektrokardiogram (EKG), sebuah alat yang merekam aktivitas jantung guna mendeteksi gangguan kardiovaskular.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews