TANGERANGNEWS.com- Pemerintah semakin memperketat aturan uji emisi bagi setiap pemilik kendaraan lantaran sektor transportasi dinilai sebagai penyumbang terbesar masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan ialah menetapkan uji emisi sebagai syarat untuk memperpanjang STNK.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, ia mengungkapkan saat ini pemerintah tengah serius mengimplementasikan uji emisi kendaraan.
"Kalau tidak (lolos uji emisi), jadi nggak bisa perpanjang STNK. Kena tilang juga, nah ini memang upaya yang tidak sederhana bersama polisi dan sudah disetujui oleh Presiden dan akan kita lakukan," ungkap Budi dalam acara Seminar Nasional IKAXA 2023, Kamis 14 September 2023.
Lebih lanjut, Budi menyatakan pihaknya akan menggandeng instansi terkait untuk segera menjalankan kebijakan ini seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat, 15 September 2023.
"Ada Mandiri, Hyundai dan lainnya dan kita sebenarnya punya peran. Percuma kalau pemerintah buat keputusan, tapi hanya dianggap angin," katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan aturan uji emisi di wilayah Jabodetabek dalam rangka meningkatkan kualitas udara. Bagi kendaraan yang tidak lulus, maka tidak diperbolehkan melintas di kawasan DKI Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, penyebab udara memburuk di wilayah Jabodetabek sebagian besar akibat jumlah populasi kendaraan terus meningkat. Hal ini tidak beriringan kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emi.
Menurutnya, uji emisi merupakan langkah cepat yang bisa langsung dirasakan dampaknya untuk mengurangi polusi udara yang melanda wilayah Jabodetabek.
Dia pun menyiapkan sejumlah sistem untuk memberikan sanksi terhadap para pemilik kendaraan yang enggan melakukan uji emisi, diantaranya ialah denda hingga dicoret data kendaraannya dari Samsat.
"Jadi diperketat kemudian diuji emisinya kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda, misalnya lagi di exercise kalau misalnya 2 kali terpaksa didenda ya kendaraannya, terpaksa dikeluarkan dari daftar Samsat begitu. Jadi, ada langkah teknis yang kita siapkan," pungkasnya.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
TODAY TAG
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
Sebanyak 16 lokasi di Banten masih dalam proses pembangunan jaringan listrik perdesaan. PLN UID Banten menargetkan seluruh jaringan tersebut dapat selesai dan mulai menyala pada akhir Desember 2026.
Akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, kini semakin praktis. Perum DAMRI secara resmi mengoperasikan rute pemadu moda baru yang menghubungkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang langsung ke Tanjung Lesung
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
