TANGERANGNEWS.com- Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menegaskan dirinya tidak akan berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam pernyataan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu, 7 Februari 2024.
Terkait pernyataan presiden boleh memihak yang sempat ia lontarkan, Jokowi berdalih bahwa hal itu memang sesuai dengan undang-undang sebagaimana yang pernah ditunjukkan.
"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tidak akan berkampanye untuk salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilpres 2024.
"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye," tegasnya.
Jokowi pun meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Termasuk jajaran penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan. Bawaslu agar menjaga profesionalitas dan integritas.
"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," tukasnya.
Salah satu Kota Tangsel Selatan (Tangsel) teridentifikasi menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, pada Senin dini hari, 22 Desember 2025.
TODAY TAG
Dalam rangka ikut meramaikan liburan akhir tahun, Paramount Gading Serpong menghadirkan berbagai ornamen tematik dan instalasi dekoratif khas Natal yang tersebar di kawasan hunian serta area komersial,
-Produk kriya rotan asal Indonesia kembali membuktikan kualitasnya di panggung internasional. Brand lokal ROKA Collection sukses mencuri perhatian dalam ajang bergengsi Seoul Design Festival 2025 yang berlangsung pada 12–16 November 2025 di Seoul
Penolakan pembayaran menggunakan uang rupiah, termasuk dalam bentuk tunai, di wilayah Indonesia dapat berujung sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
