Menakar Tuan Baru Mesin Birokrasi
Jumat, 18 September 2026 | 20:40
Pergantian pimpinan di kementerian keuangan selalu menjadi diskursus publik yang sangat didominasi oleh analisis terkait stabilitas ekonomi makro dan fluktuasi pasar modal.
TANGERANGNEWS.com- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek pada Kamis, 29 September 2024.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para pengemudi ojol dan kurir sebenarnya berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Setelah kami cermati, tuntutan para pengemudi ini terkait dengan tarif antaran barang, yang hal ini merupakan ranah dari Kominfo," ujarnya.
Baca Juga:
Meskipun demikian, Kemenhub meminta kepada para penyedia aplikasi untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari para pengemudi.
Selain itu, Kemenhub juga mengimbau agar layanan aplikasi harus tetap berjalan normal selama aksi unjuk rasa berlangsung.
"Kami telah meminta aplikator untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi ini dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan," tambahnya.
Sebagai informasi, komunitas ojol dan kurir yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan kantor perusahaan ojol. Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh 500 hingga 1.000 peserta.
Pergantian pimpinan di kementerian keuangan selalu menjadi diskursus publik yang sangat didominasi oleh analisis terkait stabilitas ekonomi makro dan fluktuasi pasar modal.
TODAY TAGParamount Land kembali menambah pilihan area komersial dengan menghadirkan Grand Boulevard Aniva ‘The Ultimate Grande Concept’, kawasan terbaru di Aniva @ Paramount Gading Serpong yang menawarkan lebih dari 10 fitur istimewa.
Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menangkap dua anggota sindikat pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural dengan modus perjalanan wisata ke Jepang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews