TANGERANGNEWS.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang transisi pemerintahan baru dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Pejabat Kotama TNI-Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis 12 September 2024.
“Satu bulan lebih sedikit akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. November akan ada pemilihan serentak Pilkada Serentak. Jadi saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini,” ucapnya.
Ia menegaskan TNI dan Polri harus memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
TNI dan Polri diminta untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan mengganggu proses transisi pemerintahan maupun Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu,” ungkapnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa stabilitas sangat diperlukan untuk tumbuh dan membangun.
Sebab, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak akan dapat berjalan baik di dalam negara yang sedang berkonflik.
“Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik, sudah berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Ndak mungkin bisa, enggak mungkin tumbuh dan enggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional, butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat,” kata Jokowi.
Seiring dengan perkembangan desain arsitektur dan interior yang semakin dinamis, kebutuhan akan elemen pendukung ruang pun ikut mengalami perubahan. Ruang kini tidak lagi bersifat statis, melainkan terus bertransformasi mengikuti fungsi
TODAY TAG
Perusahaan perlengkapan olahraga Nike kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.400 karyawan di berbagai wilayah operasinya.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang telah menjaring sebanyak 105 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di wilayahnya sepanjang periode 2025.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil mengamankan secara fisik lahan aset negara berupa eks SDN Rawa Bokor seluas 1.580 meter persegi dalam operasi eksekusi yang dilakukan pada Jumat sore 24 April 2016).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews