TANGERANGNEWS.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang transisi pemerintahan baru dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Pejabat Kotama TNI-Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis 12 September 2024.
“Satu bulan lebih sedikit akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. November akan ada pemilihan serentak Pilkada Serentak. Jadi saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas yang sudah terjaga sampai saat ini,” ucapnya.
Ia menegaskan TNI dan Polri harus memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
TNI dan Polri diminta untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan mengganggu proses transisi pemerintahan maupun Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu,” ungkapnya.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa stabilitas sangat diperlukan untuk tumbuh dan membangun.
Sebab, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak akan dapat berjalan baik di dalam negara yang sedang berkonflik.
“Coba saja lihat di negara-negara di Timur Tengah yang konflik, sudah berapa tahun mereka berkonflik, apa bisa membangun? Ndak mungkin bisa, enggak mungkin tumbuh dan enggak mungkin bisa membangun. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional, butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat,” kata Jokowi.
Meledaknya tren belanja online (e-commerce) dan logistik di Indonesia menyisakan tumpukan sampah kemasan yang kini menjadi masalah besar.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri membongkar kasus jual beli bayi via media sosial (medsos) di sejumlah wilayah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
