Connect With Us

Kasus Pagar Laut Diperiksa Kejagung, Komisi II Desak Menteri ATR/BPN Transparan Soal Sertifikat

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 30 Januari 2025 | 19:52

Prajurit TNI AL membongkar pagar laut di pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Kamis 23 Januari 2025. (@TangerangNews / Yanto)

TANGERANGNEWS.com-Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mendalami dugaan adanya indikasi pelanggaran hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang. 

"Jika memang ada indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN," ujarnya, saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menilai akan lebih baik jika Menteri ATR/BPN Nusron Washid terbuka dan transparan terkait detail lahan-lahan di lokasi pakar laut, yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Hal ini penting untuk menghindari kesan adanya upaya “cuci piring” terhadap Kementerian ATR/BPN terkait kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Kita tentu berharap bidang-bidang tanah ini bisa disampaikan dengan terbuka dan transparan ke publil. Sertifikat nomor berapa, dikeluarkan kapan, berapa banyak bidang tanah, dan seterusnya. Agar kita semua yang hadir di ruangan ini tidak menjadi 'tukang cuci piring' atas penerbitan sertifikat yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lalu, namun baru menyeruak sekarang," tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan data lokasi SHM dan SHGB yang terbit di wilayah laut Tangerang melalui aplikasi Bhumi.ATR. Di mana terdapat 16 desa di Tangerang yang dipasang pagar laut.

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

PROPERTI
Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:48

Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill