TANGERANGNEWS.com- Kementerian Agama bersiap menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025, mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan memimpin jalannya sidang yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta Pusat.  

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, sidang ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta ahli falak. 

Selain itu, perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung juga akan hadir untuk menyaksikan jalannya proses penetapan awal Ramadan.  

Adapun sidang isbat akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama berupa pemaparan mengenai posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Setelah itu, dilakukan verifikasi terhadap hasil pemantauan hilal dari berbagai titik di Indonesia. 

Sedangkan, tahap terakhir adalah musyawarah untuk mengambil keputusan yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat.  

Abu Rokhmad mengajak umat Islam untuk menantikan hasil sidang ini dan mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatur penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia. 

"Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama," ujarnya dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan astronomi, ijtimak awal Ramadan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Ketinggian hilal di berbagai wilayah Indonesia diperkirakan berada di antara 3 hingga 4 derajat di atas ufuk, dengan sudut elongasi mencapai lebih dari 4 derajat. 

Secara teori, kondisi ini memungkinkan hilal dapat terlihat, tetapi kepastian penetapan awal Ramadan tetap akan bergantung pada hasil pemantauan langsung dan musyawarah dalam sidang isbat.  

Untuk memastikan hasil yang akurat, Kementerian Agama telah bekerja sama dengan berbagai Kantor Wilayah Kemenag di daerah untuk melakukan rukyatul hilal di sejumlah lokasi strategis di seluruh Indonesia. Data dari pemantauan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam sidang isbat sebelum keputusan akhir diumumkan oleh Menteri Agama.