Connect With Us

Komisi I Pertanyakan Nasib Karyawan Kontrak Imbas Efisiensi Anggaran

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 13 Februari 2025 | 19:50

Ilustrasi efesiensi anggaran. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNES.com-Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Saat rapat kerja bersama Komisi I bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP serta Dewan Pers, Kamis 13 Februari 2025, Sarifah menegaskan belanja pegawai seharusnya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran tersebut.

“Padahal sesuai dengan Inpres 1 2025 ini kan belanja pegawai itu tidak masuk ke dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana nasib dari mohon maaf, sopir, satpam, driver bus, cleaning, OB? Kita tahu anggarannya itu bukan diambil dari belanja pegawai, tapi belanja lainnya, saya sebut seperti itu. Apakah ini masuk efisiensi juga? Saya harapkan mereka tidak masuk ke dalam efisiensi Pak,” tegas Sarifah.

Sebagai seorang perempuan dan ibu, Sarifah mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi oleh para pekerja honorer yang tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Kemarin saya sempat mendengar cerita miris dari seorang pegawai honorer yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di rumah, dia mendapat informasi tentang PHK. Saya berharap hal ini tidak terjadi di Kementerian-Kementerian lain yang merupakan mitra Komisi I,” tandasnya.

Selain itu, Sarifah juga meminta penjelasan terkait kebijakan prioritas nasional dalam sektor penyiaran. Menurutnya, penting untuk mendukung tayangan-tayangan yang bermanfaat, terutama di daerah-daerah, guna memerangi hoax yang semakin marak di media sosial.

“Saya apresiasi KPI yang sudah mengadakan kegiatan yang mendukung hal ini. Namun, saya khawatir jika anggaran untuk program-program semacam ini dipotong, kontrol terhadap penyiaran akan menjadi semakin sulit,” jelasnya.

Tak hanya itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan pihak Komdigi tentang masalah blankspot yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk yang terletak dekat dengan Jakarta.

Ia berharap agar pemerataan bantuan teknologi komunikasi dan informasi bisa lebih merata di seluruh Indonesia.

Sarifah juga mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Komdigi atas keberhasilan dalam mengatasi saluran pornografi yang sempat beredar di WhatsApp.

“Saya sangat mengapresiasi upaya Komdigi yang berhasil mengatasi masalah ini. Terima kasih, jika saya bisa memberi applause, saya akan berikan applause yang luar biasa untuk Komdigi,” puji Sarifah dengan semangat.

Rapat ini menjadi momen penting dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi nasib para pekerja kontrak, serta mendukung kebijakan yang dapat memperkuat kualitas penyiaran dan pemerataan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

TANGSEL
Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Antrean Pertalite Mengular di Sejumlah SPBU Tangerang

Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Antrean Pertalite Mengular di Sejumlah SPBU Tangerang

Kamis, 11 Juni 2026 | 05:19

Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, mulai memengaruhi pola pembelian masyarakat di sejumlah SPBU wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.

BISNIS
Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Dampak Rupiah Melemah, Industri Minuman Kemasan Tertekan Biaya Produksi dan Daya Beli

Jumat, 5 Juni 2026 | 23:57

Industri makanan dan minuman nasional, khususnya sektor minuman kemasan, terus menunjukkan resiliensinya sebagai salah satu tulang punggung manufaktur di Indonesia.

HIBURAN
Berkapasitas 1.000 Tamu, Cendana Ballroom Howard Johnson Tangerang Cocok untuk Event Besar dan Wedding 

Berkapasitas 1.000 Tamu, Cendana Ballroom Howard Johnson Tangerang Cocok untuk Event Besar dan Wedding 

Kamis, 11 Juni 2026 | 08:04

Howard Johnson by Wyndham Tangerang resmi memperkenalkan The Cendana Ballroom yang mampu menampung hingga 1.000 tamu untuk konsep standing reception maupun cocktail party.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill