Connect With Us

Komisi I Pertanyakan Nasib Karyawan Kontrak Imbas Efisiensi Anggaran

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 13 Februari 2025 | 19:50

Ilustrasi efesiensi anggaran. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNES.com-Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Saat rapat kerja bersama Komisi I bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP serta Dewan Pers, Kamis 13 Februari 2025, Sarifah menegaskan belanja pegawai seharusnya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran tersebut.

“Padahal sesuai dengan Inpres 1 2025 ini kan belanja pegawai itu tidak masuk ke dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana nasib dari mohon maaf, sopir, satpam, driver bus, cleaning, OB? Kita tahu anggarannya itu bukan diambil dari belanja pegawai, tapi belanja lainnya, saya sebut seperti itu. Apakah ini masuk efisiensi juga? Saya harapkan mereka tidak masuk ke dalam efisiensi Pak,” tegas Sarifah.

Sebagai seorang perempuan dan ibu, Sarifah mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi oleh para pekerja honorer yang tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Kemarin saya sempat mendengar cerita miris dari seorang pegawai honorer yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di rumah, dia mendapat informasi tentang PHK. Saya berharap hal ini tidak terjadi di Kementerian-Kementerian lain yang merupakan mitra Komisi I,” tandasnya.

Selain itu, Sarifah juga meminta penjelasan terkait kebijakan prioritas nasional dalam sektor penyiaran. Menurutnya, penting untuk mendukung tayangan-tayangan yang bermanfaat, terutama di daerah-daerah, guna memerangi hoax yang semakin marak di media sosial.

“Saya apresiasi KPI yang sudah mengadakan kegiatan yang mendukung hal ini. Namun, saya khawatir jika anggaran untuk program-program semacam ini dipotong, kontrol terhadap penyiaran akan menjadi semakin sulit,” jelasnya.

Tak hanya itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan pihak Komdigi tentang masalah blankspot yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk yang terletak dekat dengan Jakarta.

Ia berharap agar pemerataan bantuan teknologi komunikasi dan informasi bisa lebih merata di seluruh Indonesia.

Sarifah juga mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Komdigi atas keberhasilan dalam mengatasi saluran pornografi yang sempat beredar di WhatsApp.

“Saya sangat mengapresiasi upaya Komdigi yang berhasil mengatasi masalah ini. Terima kasih, jika saya bisa memberi applause, saya akan berikan applause yang luar biasa untuk Komdigi,” puji Sarifah dengan semangat.

Rapat ini menjadi momen penting dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi nasib para pekerja kontrak, serta mendukung kebijakan yang dapat memperkuat kualitas penyiaran dan pemerataan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

NASIONAL
Lebih dari 8,5 Juta Siswa Terdaftar TKA SD dan SMP, Masih Dibuka hingga 28 Februari

Lebih dari 8,5 Juta Siswa Terdaftar TKA SD dan SMP, Masih Dibuka hingga 28 Februari

Kamis, 5 Februari 2026 | 20:59

Proses pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP masih berlangsung hingga 28 Februari 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36

Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.

BANTEN
Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Kamis, 5 Februari 2026 | 20:12

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill