TANGERANGNEWS.com- Sebanyak 250 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP akan digelontorkan pemerintah mulai bulan ini hingga Juli 2025. Penyalur ini merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menekan harga beras yang masih tinggi di sejumlah wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, distribusi beras SPHP akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang harga berasnya sudah melampaui batas kewajaran. 

Sementara daerah dengan harga beras yang stabil atau masih tergolong rendah belum menjadi sasaran utama demi menjaga agar harga tidak anjlok di tingkat petani.

"SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton," kata Arief dikutip dari detikFinance, Selasa 10 Juni 2025.

Penyaluran beras SPHP ini dilakukan bersamaan dengan program bantuan pangan yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. 

Setiap keluarga akan mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan, sehingga selama Juni dan Juli total beras yang diterima bisa mencapai 20 kilogram per keluarga.

Beras SPHP akan didistribusikan melalui pasar tradisional hingga jaringan ritel modern. Penjualannya mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp12.500 per kilogram. Umumnya, beras SPHP dijual dalam kemasan lima kilogram seharga sekitar Rp62.000 per bungkus.

Pemerintah juga menyesuaikan harga sesuai zona wilayah. Untuk zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET ditetapkan Rp12.500 per kilogram. 

Sementara untuk zona 2 yang mencakup wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, harga tertingginya Rp13.100 per kilogram. Zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua memiliki HET tertinggi yakni Rp13.500 per kilogram.

Arief menyebut, distribusi beras SPHP akan lebih difokuskan ke daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, distribusi SPHP tersebut sebaiknya tidak dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih rendah. Menurutnya, hal itu justru dapat merugikan petani karena akan menekan harga gabah dan beras di tingkat produksi.

"Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk," kata Amran.