TANGERANGNEWS.com- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mencatat anggaran pendidikan akan mencapai Rp757,8 triliun atau setara 20 persen dari total belanja negara tahun depan.

Porsi anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai program unggulan. 

Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo. 

Dilansir dari CNN Indonesia, pada 2026 program ini mendapatkan jatah Rp335 triliun, naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp171 triliun. 

Dengan anggaran itu, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, anak prasekolah, hingga ibu hamil, menyusui, serta balita.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp24,9 triliun untuk pengembangan Sekolah Rakyat. Angka ini melonjak tajam dari Rp1,76 triliun pada 2025. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang lebih merata.

Prabowo juga akan membangun Sekolah Unggulan Garuda dengan anggaran Rp3 triliun. Dana itu akan difokuskan pada pembangunan di sembilan lokasi baru, melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sudah dilakukan di NTT, Bangka Belitung, dan Papua. Jumlah ini naik Rp1 triliun dari tahun sebelumnya.

Tak hanya itu, revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian dengan alokasi dana Rp22,5 triliun pada 2026. Dana tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki 10.440 sekolah serta 2.120 madrasah. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang hanya sekitar Rp19 triliun.

Anggaran pendidikan juga mencakup keberlanjutan berbagai program rutin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Pemerintah menargetkan PIP akan menjangkau 21,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, sementara BOS Kemendagri dialokasikan untuk 11,6 juta siswa. Selain itu, dana juga disiapkan untuk peningkatan kompetensi bagi lebih dari 41 ribu guru.

Dari total anggaran tersebut, Rp253,35 triliun akan dialirkan ke pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum bidang pendidikan dan Dana Alokasi Khusus.