Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan
Senin, 27 April 2026 | 07:36
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TANGERANGNEWS.com-Para pemilik usaha di sekitar kawasan ITC BSD, Serpong dan di sekitar ruko Malibu BSD memprotes karena akses jalan menuju area kompleks ruko itu hendak dijadikan lahan parkir oleh petugas Dinas Perhubungan Tangsel.
Perubahan kebijakan pemanfaatan jalan tersebut terjadi karena Sinar Mas Land telah menyerahkan area tersebut kepada Pemkot Tangsel sebab masuk kategori fasos dan fasum.
Protes itu dipicu akibat aktivitas pekerjaan pengalihfungsian jalan menjadi area parkir on the street itu menyebabkan area tersebut tampak semrawut dan berantakan.

Kepada TangerangNews.com, Gunawan, salah satu pemilik ruko di area tersebut mengatakan, aktivitas pekerjaan yang kembali dikerjakan Agustus 2018 ini, membuat pemilik ruko tidak merasa nyaman.
"Agustus awal. Sudah ada pekerjaan lagi (pembangunan parkir). Enggak beraturan lagi," ucap Gunawan, Sabtu (1/9/2018).
Pantauan Tangerangnews.com di lokasi, Sabtu (1/9/2018) tampak sedang berlangsung aktivitas membangun gardu parkir serta pembongkaran gorong-gorong drainase depan ruko pada sisi selatan mall ITC BSD.
"Kondisi jalan jelek,taman dibongkar. Lampu mati. Parkir di bangun (lagi)," keluhnya.
TangerangNews.com mencoba mengkofirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Perhubungan Tangsel, Sukanta. Namun belum memberikan jawaban meski telah dihubungi melalui telepon genggamnya(MRI/RGI)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TODAY TAGGubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.
Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang menggelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMPN 7 Kota Tangerang Selatan, Rabu 29 April 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews