TANGERANGNEWS.com-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meminta kepada seluruh perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya sedikit untuk melakukan merger dengan perguruan tinggi serupa. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Totok Prasetyo setelah acara Forum Pembelajaran Kerja-Terpadu Pertama (1st Work-Integrated Learning Forum) di auditorium Prasetiya Mulya BSD, Kavling Edutown, Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3/2019). 

Totok mengatakan, hal itu dilakukan lantaran jumlah perguruan tinggi di Indonesia tidak sebanding dengan rasio jumlah penduduk.

"Ada 4.703 perguruan tinggi di Indonesia, bandingkan dengan penduduk Indonesia sejumlah 260-an juta. Sedangkan di Cina ada 1,4 miliar penduduknya, perguruan tingginya ada 2.800-an, kita terlalu banyak," jelas Totok. 

Dari angka tersebut, Totok menyampaikan bahwa ada sesuatu yang salah. Terutama jika ditelisik dari angka partisipasinya. 

"Angka partisipasi kasar kita baru 32 persen, berarti ada something wrong (sesuatu yang keliru). Karena ada perguruan tinggi yang kecil-kecil, akademi yang enggak sampai 1.000 mahasiswa," bebernya.

Dengan penggabungan atau merger antara perguruan tinggi tersebut, Totok menilai akan mampu membuat perguruan tinggi yang kecil dapat berkembang. 

Saat ini, kata dia, merger tersebut masih dilakukan secara sukarela. Dalam hal ini Kemenristekdikti masih memberikan himbauan. Namun tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan yang tegas.

"Tapi yang kecil-kecil kan mungkin saja berkembang. Merger ini kita minta secara sukarela, tapi suatu saat nanti kita paksa," ungkap Totok. 

Totok menyampaikan, bahwa merger ini bisa menjadi pilihan lantaran dirinya menilai bahwa perguruan tinggi yang mempunyai mahasiswa kurang dari seribu, akan mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan di berbagai elemen. 

"Namanya universitas yang mahasiswanya kurang dari seribu orang itu pasti enggak sehat. Bagaimana untuk biayai dosennya, belum pejabatnya yang banyak. Untuk membiayainya kan mahal," tukasnya.(MRI/RGI)