TANGERANGNEWS.com-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyebut masyarakat harus menjadi subjek pembangunan. Usulan pembangunan dari masyarakat harus menjadi prioritas.

”Pembangunan kota sudah tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat sejak awal, yaitu dari perencanaan, pelaksananan dan pengendalian dan  evaluasi,” ujar Benyamin dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Perencanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Rapat Lantai 3a Gedung 3 Pusat Pemerintahan Kota Tangse, Senin (21/10/2019).

Menurutnya, saat ini Tangsel masih menghadapi beberapa hambatan pembangunan. Misalnya dari sektor ekonomi dimana Tangsel belum cukup mendapatkan pengendalian. Menurutnya permasalahan ekonomi di Tangsel sering ditemui dalam individu, komunitas dan tingkat kota.

Hal tersebut dipengaruhi dengan angka kemiskinan kota yang mencapai 1,68 persen. Meskipun dalam skala nasional persentase tersebut masih di angka terendah. ”Tapi itu bukan prestasi. Kemudian, masih ada tingkat kesenjangan dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih harus dibenahi,” ujar Benyamin. 

Baca Juga :

• Benyamin Davnie: Smart City Kebutuhan Tangsel
• Benyamin Sebut Jadi Pengusaha Lebih Enak Dibanding TKS

Bukan hanya itu, salah satu faktor terhambatnya pembangunan Kota Tangsel adalah tingkat pengangguran terbuka 4,6 persen dari dampak urbanisasi. Namun, lagi-lagi Pemkot tidak bisa menyalahkan situasi tersebut. Justru harus menyelesaikannya.

Sehingga, Benyamin meminta kepada seluruh pejabat di Kota Tangsel untuk terus memastikan bahwa suara masyarakat bisa dominan agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. 

”Yang utama, kita mencari penyebabnya terlebih dahulu. Darimana mencarinya, kita cari di masyarakat, kemudian nantinya jawaban yang diberikan oleh masyarakat bisa digunakan untuk membuat kebijakan,” ujarnya.

Kegiatan itu dinilai salah satu cara Pemkot Tangsel untuk mengumpukan usul yang bisa dilakukan dan dibuat regulasinya untuk terus mendorong pembangunan di Kota Tangsel.(RMI/HRU)