TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengharapkan semua lapisan masyarakat berpartisipasi mewujudkan kota pintar ( smart city ). Salah satunya tokoh agama untuk bidang kerukunan agama. 

Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, smart city bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan. 

"Apalagi, tugas kami (Pemkot Tangsel) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan publik," ucap Benyamin dalam Dialog Tokoh Lintas Agama yang membahas smart city ditinjau dari kerukunan beragama, di Telaga Seafood BSD, Jalan Raya Serpong, Serpong Utara, Tangsel, Rabu (28/8/2019).

Ia mengatakan, smart city juga bertujuan untuk memperbaiki paradigma pemerintahan yang lama, yaitu saat peran rakyat begitu kecil dalam proses pembangunan. 

"Saat ini, kami diminta tiga tugas pokok, yaitu pelayanan publik, mendorong daya saing daerah,  dan mendorong kesejahteraan rakyat. Dengan tugas itu posisi rakyat memiliki kedaulatan yang utuh," terangnya. 

Baca Juga :

• Di Tangsel, Kartu Perpustakaan Bisa Tarik Tunai di ATM
• Benyamin Wacanakan Seni & Budaya Masuk Muatan Lokal Sekolah di Tangsel

Benyamin menerangkan, hal itu sejalan dengan Pancasila yang berperan sebagai nilai kehidupan bangsa yang telah merumuskan gotong royong, musyawarah, silaturahmi dan kerukunan sebagai nilai utama bangsa. 

"Jadi perbedaan juga menjadi keniscayaan bagi kita," imbuhnya. 

Untuk itu,  Benyamin berharap dengan kerukunan dan saling bahu-membahu antar umat beragama dapat mewujudkan Kota Tangsel menjadi lebih baik. 

"Mari ciptakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang modern, dan masyarakat yang religius," ujarnya. 

Asisten Daerah (Asda) 1, Rahmat Salam mengatakan, saat ini Indonesia dan khususnya Tangsel sedang dihadapkan dua isu yang besar. Pertama, soal pemindahan Ibu kota negara,  dan kedua soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Semua warga memiliki kewajiban yang sama. Menjaga kerukunan. Dari manapun asalnya, menjaga kedamaian adalah tugas utama," katanya.

Ia menambahkan, akan terus berusaha melawan berbagai kelompok yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Dengan tegas, jika ada organisasi liar yang merongrong kewibawaan negara maka musuhnya adalah kita," pungkasnya.(RMI/HRU)