Connect With Us

Surat Tugas Muhamad Kedaluwarsa, Bagaimana Arah PSI di Pilkada Tangsel?

Rachman Deniansyah | Senin, 20 Juli 2020 | 19:23

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Muhamad. (TangerangNews/2019 / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Arah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan kembali menjadi misteri, meski telah mengusung pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Muhamad-Azmi.

Hal itu karena telah kadaluwarsanya surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI bernomor 016/TUGAS/DPP-PSI/2020 kepada sosok yang saat ini masih menjadi Sekretaris Daerah Kota Tangsel itu.

Dalam surat itu, tertulis bahwa pasangan bakal calon Muhamad-Azmi mendapat tugas untuk mencari partai dukungan dan koalisi, dalam 60 hari sejak surat diterbitkan pada 11 Mei 2020. Hal itu berarti, surat tugas yang diberikan oleh DPP PSI telah kedaluwarsa.

Saat dikonfirmasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Tangsel Andreas Arie membenarkan bahwa masa tugas pasangan Muhamad-Azmi telah habis.

"Betul. Saya belum tahu makanya tadi saya belum bisa berkomentar soalnya itu masih dibahas di DPP. Kalau memang dibilang sudah habis, ya sudah habis waktunya kalau baca surat," ujar Andreas saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2020). 

Namun hingga kini, Andreas tidak berkomentar banyak. Sebab, keputusan atas arah dukungan PSI dalam Pilkada Tangsel ini masih akan dievaluasi oleh pihaknya.

"Sampai sekarang saya belum bisa mengomentari karena itu masih dibahas oleh DPP. Jadi saya juga tidak tahu, itu kan sebenanrnya buat kalangan terbatas, (tapi) sudah nyebar jadi ya saya belum bisa komentar karena hal itu masih didiskusikan oleh DPP," ungkapnya. 

Andreas menyebut bahwa partainya tidak menutup kemungkinan untuk dapat memutar arah dukungannya. 

"Ya namanya pendaftaran mah, yang pegang rekomendasi saja bisa berubah. Kan politik dinamis," katanya. 

Namun untuk memastikannya, Andreas masih menunggu keputusan dan arahan DPP PSI.

"Masih nunggu arahan dari pusat, karena selama ini kan rekomendasi yang pernah keluar itu dari Pak Muhamad sama Pak Azmi. Tapi kan untuk lainnya saya belum tahu," pungkasnya.(RMI/HRU)

BANTEN
Utang Pinjol Warga Banten Tembus Rp6,82 Triliun per Oktober 2025

Utang Pinjol Warga Banten Tembus Rp6,82 Triliun per Oktober 2025

Jumat, 2 Januari 2026 | 16:25

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi utang pinjaman daring atau pinjaman online (pinjl) masyarakat di Provinsi Banten mencapai Rp 6,82 triliun hingga Oktober 2025.

BANDARA
Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Amankan Arus Nataru, BNN Kota Tangerang Tes Urine Puluhan Pilot dan Pramugari di Bandara Soetta

Rabu, 24 Desember 2025 | 22:30

Menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang melakukan langkah preventif ketat di sektor transportasi udara.

WISATA
13,8 Juta Wisatawan Datangi Kota Tangerang pada 2025, Didominasi Wisata Belanja ke Tangcity Mall

13,8 Juta Wisatawan Datangi Kota Tangerang pada 2025, Didominasi Wisata Belanja ke Tangcity Mall

Kamis, 1 Januari 2026 | 22:44

Kota Tangerang terus menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata urban favorit di Jabodetabek dan sekitarnya.

NASIONAL
KUHAP Baru Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Guru Besar UI Nilai Supremasi Negara Terlalu Dominan

KUHAP Baru Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Guru Besar UI Nilai Supremasi Negara Terlalu Dominan

Jumat, 2 Januari 2026 | 12:26

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mengkritisi pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan efektif mulai Januari 2026

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill