Connect With Us

Pilkada Tangsel, Terpidana Polres Dipastikan Bisa Mencoblos

Rachman Deniansyah | Rabu, 11 November 2020 | 18:46

Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Tangsel, Iptu Sukari. (TangerangNews / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 72 orang terpidana yang menjadi tahanan Polres Tangerang Selatan dipastikan dapat menggunakan haknya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember 2020 mendatang. 

 

Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Tangsel, Iptu Sukari mengatakan, puluhan tahanan tersebut juga dipastikan masuk di dalam daftar pilihan tetap (DPT). 

"Jadi untuk tahanan kurang lebih ada 231orang, dan untuk yang warga Tangsel saja sudah kita data 72 orang," papar Sukari, Rabu (11/11/2020). 

 

Seluruh tahanan tersebut, bukanlah hanya tahanan Polres saja. Namun juga ada beberapa yang menjadi tahanan titipan dari Kejaksaan dan Pengadilan. 

 

Sukari menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, menjelas pemilihan diselenggarakan.

 

 "Kami mungkin akan koordinasi dengan KPU. Mungkin KPU bisa mendata tahanan yang mempunyai hak pilih," katanya. 

 

Hal itu bertujuan agar pesta demokrasi di Kota Tangerang Selatan ini dapat berjalan dengan baik. 

 

"Intinya biar bisa terselenggara Pilkada ini dengan aman, lancar dan damai," tandasnya.

KOTA TANGERANG
Diana Rosiyana Dilantik Anggota DPRD Kota Tangerang, Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Diana Rosiyana Dilantik Anggota DPRD Kota Tangerang, Siap Perjuangkan Aspirasi Warga

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:16

Diana Rosiyana resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tangerang melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Senin 12 Oktober 2026.

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill