TANGERANGNEWS.com-Persoalan pembayaran upah para penggali menjadi polemik tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upayanya menangani penyebaran COVID-19.
Masalah tersebut tergambar usai adanya aksi protes yang dilakukan para penggali makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Ciputat, Tangsel, Senin (25/1/2021).
Mereka memprotes perubahan sistem pembayaran upah yang kini akan dibayarkan di setiap pekannya. Sementara sebelumnya, dibayarkan di setiap harinya.
Begitulah paparan Kasi Pemakaman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Tangsel Nazmudin, saat ditemui area pemakaman TPU Jombang.
"Katakanlah utang, jadi mereka punya tabungan dua lubang makam yang sudah dikerjakan, mau dibayar di akhir minggu ini," kata Nazmudin, Selasa (26/1/2021).
Ia menjelaskan, perubahan sistem pembayaran upah itu dilakukan atas adanya kendala pencairan anggaran yang berasal dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemkot Tangsel.
"Karena kita mengupayakan dana untuk pembayarannya ini tidak gampang. Jadi kita mencari. Kemudian, ya mudah-mudahan kalau perminggu kita ada kesempatan untuk mencari. Sambil menunggu dana BTT yang belum turun," terangnya.
BTT yang tak kunjung cair tersebut, merupakan pengajuan anggaran pada tahun 2021.
Untuk mengantisipasinya, selama ini upah para penggali dibayarkan menggunakan uang pengelola makam.
"Ini dana talangan nih, yang kita bayarkan kepada mereka tiap minggu ini nantinya. Kalau dana sudah turun mah mau dibayarkan tiap hari atau minggu juga tidak ada masalah," tuturnya.
Ia pun berharap, agar anggaran pengajuan tersebut dapat segera cair.
"BTT untuk tahun ini sedang kita ajukan. Mudah-mudahan segeralah agar permasalahan pembayaran tukang gali khususnya ini, tidak tersendat-sendat . Karena itu kita selama pinjam, cari sana sini lah untuk talangan pembayaran," pungkasnya.
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
TODAY TAG
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
Direktur Utama PT RANS Entertainment Indonesia Tbk Nagita Slavina mengungkap, alasan di balik penurunan pendapatan perusahaan dalam dua tahun terakhir.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews