TANGERANGNEWS.com-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan akan segera melakukan rapat khusus, menyusul dengan adanya kasus korupsi yang ada di organisasinya.
Sekretaris Umum KONI Kota Tangsel, Mulyono menjelaskan rapat khusus tersebut dilakukan guna memutuskan nasib Suharyo, bendahara umumnya yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana hibah 2019.
"Kalau untuk Pak Suharyo, kita dari BPH (Badan Pengurus Harian) intinya akan rapat dulu menyangkut masalah kasus seperti ini (korupsi). Apakah akan seperti apa," ujar Mulyono saat dihubungi awak media, Senin, 7 Juni 2021.
Menurut Mulyono, secara administrasi Suharyo kini masih tercatat sebagai Bendahara Umum di tubuh KONI Tangsel.
"Secara administrasi iya masih. Tapi kan ini belum rapatkan. Kan baru hari Jumat (ditetapkan tersangkanya). Kalau aktif sih enggak karena memang sudah di sana (ditahan) kan. Tapi secara SK dari provinsi. Karena kita belum melapor ke Provinsi, masih tetap nama dia," terang Mulyono.
Mulyono menyatakan rapat tersebut akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Baca Juga :
"Saat ini saya sedang koordinasi sama teman-teman menyikapinya, maksudnya kita rapat BPH. Karena tidak diputuskan beberapa orang saja. Harus minimal BPH itu rapat 60 persen, atau 50+1 (jumlah peserta rapat)," jelasnya.
Dalam rapat itu, ia bersama pengurus lain akan memutuskan nasib Suharyo. Jika memang nanti ia harus diganti, maka para pengurus juga harus menentukan penggantinya.
"Otomatis Pak Suharyo akan diganti nanti. Cuma pergantiannya melalui mekanisme yang benar. Sesuai anggaran rumah tangga KONI. Yang kedua juga harus koordinasi sama KONI Provinsi juga pasti. Yang ketiga kita juga rapat pleno, gimana ini? Apakah Wakil Bendahara 1 nanti naik sebagai pengganti, kesepakatan aja nanti di pleno," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel telah menetapkan Bendahara Umum KONI Tangsel Suharyo sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah tahun anggaran 2019.
Suharyo terbukti telah melakukan penyelewengan dana hibah, dengan memanipulasi laporan penanggung jawaban dengan nilai fantastis, hingga Rp1,12 miliar. (RAZ/RAC)
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
TODAY TAG
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
