TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangsel masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait data warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel Apendi mengaku belum ada instruksi dari Kemensos (Kementerian Sosial) terkait siapa saja yang boleh menerima bantuan tersebut.
"Apakah BNPT (bantuan pangan non tunai) atau PKH (program keluarga harapan), masih dibahas di pusat," katanya seperti dilansir dari Republika, Kamis 7 April 2022.
Saat ini Dinsos Tangsel telah mendata penerima bantuan sesuai masing-masing program bantuan sosial yang ada, baik BNPT maupun PKH.
"Kita sudah punya data, namun tinggal data mana yang dipakai, apakah data itu (BPNT) atau data PKH, intinya mengikuti Kementerian," tuturnya.
Diharapkan bantuan tersebut dapat diberikan kepada lebih banyak masyarakat sesuai dengan sasaran, sehingga manfaat yang dirasakan juga lebih luas.
Jika menilik data warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinsos Tangsel, jumlah warga miskin di Tangsel mencapai lebih dari 400 ribu kepala keluarga (KK).
"Sesuai DTKS ada 410.233 KK, itu data Desember 2021. Tapi ini kita pilah-pilah lagi, yang terakhir belum ada lagi (data terbaru)," ujarnya.
Diketahui, Kemensos akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga pada pertengahan April 2022 ini.
Penyaluran BLT senilai Rp 300 ribu per keluarga itu menggunakan jasa PT Pos Indonesia."Waktu penyalurannya antara tanggal 4 - 21 April 2022," kata Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat.
Ciputra Group melakukan langkah besar dalam transisi energi hijau dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di salah satu pusat perbelanjaan unggulannya, Mall Ciputra Tangerang.
TODAY TAG
PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperluas fungsi InJourney Airports Learning Center (IALC) di kawasan Bandara Soekarno-Hatta agar dapat diakses oleh seluruh pelaku industri aviasi nasional maupun global.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews