Tes Pegawai Kopdes Merah Putih Dikeluhkan Peserta, BKN Sebut Banyak yang Panik
Minggu, 10 Mei 2026 | 14:28
Seleksi calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menemui sejumlah kendala di lapangan.
TANGERANGNEWS.com-Dalam rangka penanggulangan dan pengendalian inflasi tahun 2022. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar bazar murah di 7 Kecamatan.
Untuk Rabu 9 November 2022, bazar murah digelar di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Pamulang.
"Bazar ini adalah subsidi bagi barang kebutuhan pokok masyarakat yang diikuti oleh produsen dan petani yang dihimpun oleh DKP3," jelas Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie saat menghadiri langsung bazar murah di Lapangan Kecamatan Ciputat.
Tak hanya itu, UMKM Kota Tangsel binaan Dinas Koperasi dan UKM juga dilibatkan untuk mengisi bazar murah dan operasi pasar yang digelar Pemkot Tangsel.
"Sesuai dengan perintah Presiden RI, harga produk yang ada di bazar ini adalah harga di bawah pasaran, karna langsung dari grosir dan pemkot juga telah memberikan insentif transport untuk para pedagang," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Pilar Saga Ichsan mengharapkan pasar murah dan bazar ini berdampak kepada kebutuhan ekonomi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
"Karena harga juga lebih murah dari pasaran, tentunya masyarakat akan memanfaatkan pasar murah ini untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," ujar Pilar.
Setelah tiga kecamatan hari ini, rencananya bazar murah juga dilakukan di Kecamatan Setu dan Serpong pada 10 November, dilanjut di Kecamatan Serpong Utara pada 13 November dan terakhir di Kecamatan Ciputat Timur pada 14 November.
Seleksi calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menemui sejumlah kendala di lapangan.
TODAY TAGWali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan sebanyak 329 unit rumah warga akan dibedah sepanjang 2026. Jumlah tersebut berdasarkan hasil seleksi dari tingkat urgensi di lapangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews