TANGERANGNEWS.com-Penghentian siaran TV analog di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) atau Analog Switch Off (ASO) batal hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022.
“ASO Jabodetabek tanggal 5 Oktober 2022 diundurkan atau dibatalkan, dan selanjutnya dapat dilaksanakan serentak pada 2 November 2022, sebagaimana wilayah layanan siaran lainnya di Indonesia,” ujar Ismail, Plt Dirjen PPI Kemkominfo.
Keputusan penundaan ini sesuai permintaan sejumlah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Adapun penghentian atau suntik mati TV analog di Jabodetabek bakal dilakukan pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB.
“ATVSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan seluruh langkah-langkah persiapan teknis ASO pada 2 November 2022 melalui sosialisasi yang masif, pendistribusian STB yang masif dan instalasi pada perangkat TV masyarakat yang berhak mendapat STB yang dimaksud,” katanya.
Baca juga:
Mulai 5 Oktober, Siaran TV Analog di Tangerang Disetop
Ismail menjelaskan, ASO bakal dilakukan di 112 wilayah siaran yang meliputi 341 daerah administratif kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Kini, sudah ada 90 wilayah siaran sudah disiapkan infrastruktur multiplexing, jadi masyarakat sudah bisa beralih ke TV digital.
Ia menyebut, lembaga penyiaran sudah bertransformasi ke siaran digital, total ada 556 lembaga TV dari 693 yang sudah mengantongi izin siaran analog.
"22 wilayah yang belum mendapat siaran digital saat ini sedang dilakukan pembangunan multipleksi oleh LPP TVRI, yang dibiayai oleh dana APBN dan diharapkan selesai tepat waktu," pungkasnya.
Ratusan siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA mengikuti Model United Nations Syafana Islamic School (Munsya) 2026 yang digelar di Gedung Ade Kismantoro Secondary pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
TODAY TAG
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) merealisasikan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk uang pembinaan bagi atlet dan insan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah.
Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah memberi peringatan keras terkait praktik perundungan (bullying) di lingkungan kerja pemerintahan.
Sejatinya, hutan dan seluruh kekayaannya merupakan milik seluruh warga negara. Namun, selama ini sebagian besar hutan dikuasai oleh oligarki. Merekalah yang menikmati keuntungannya, sedangkan rakyat hanya menanggung dampak buruknya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
