Connect With Us

Banten Masuk Lima Provinsi Tertinggi Kasus Balita Stunting

Tim TangerangNews.com | Selasa, 22 Februari 2022 | 18:02

Plt. Direktur Jenderan Kesehatan Masyarakat Kemenkes Murti Utami. (@TangerangNews / kemkes.go.id)

TANGERANGNEWS.com-Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Murti Utami menyebutkan, sebanyak 51,2 persen balita yang lahir dalam keadaan kerdil (stunting) berada di lima provinsi absolut.

“Apabila kita lihat dari angka absolut jumlah balita kerdil, sebesar 51,2 persen itu ada di lima provinsi absolut. Ada di provinsi paling besar,” kata Murti dalam Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana 2022, Selasa 22 Februari 2022, seperti dikutip dari Antara.

Murti mengungkpkan, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, lima provinsi absolut dengan jumlah balita kerdil tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 1.055.608 anak, Jawa Timur 653.218 anak, Jawa Tengah 543.963 anak, Banten 294.862 anak, dan Sumatera Utara sebanyak 383.403 anak.

“Jadi tidak hanya yang jauh-jauh dari ibu kota. Ternyata Jawa Barat yang begitu dekat dengan Jakarta, juga bisa mencapai atau memiliki jumlah balita kerdil tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.

Selain kelima provinsi absolut, Murti turut mengatakan dalam skala prevalensi provinsi yang memiliki angka balita kerdil tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat 31,4 persen.

Terdapat pula Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.

Menurut Murti, salah satu penyebab anak dapat lahir dalam keadaan kerdil adalah karena sejak masa remaja, seorang ibu sudah mengalami anemia.

Oleh karena itu, Kemenkes akan memperkuat kerja sama bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui intervensi spesifik seperti memberikan tablet darah pada remaja putri di sekolah tingkat SMP/SMA/sederajat ataupun tambahan asupan gizi bila ibu mengalami kekurangan gizi kronik (KEK).

“Kami akan terus senantiasa mendukung, berkoordinasi dan bekerja sama dengan BKKBN,” kata Murti.

Namun, lanjut dia, pihaknya ingin fokus dalam menjalankan intervensi-intervensi, yang akan difokuskan adalah intervensi spesifik yang memberikan penyebab langsung atas terjadinya kekerdilan.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan tingginya jumlah penduduk menjadi penyebab provinsi absolut memiliki banyak anak kerdil meskipun provinsi itu tersebut bukan merupakan daerah tertinggal.

Hasto menuturkan kelima provinsi tersebut sebenarnya tidak memiliki angka prevalensi yang tinggi. Namun, dalam satu keluarga yang tinggal di provinsi seperti Jawa Barat seringkali memiliki anak dalam jumlah banyak.

Akibatnya dari 51,2 persen itu, jumlah anak yang tercatat terkena kekerdilan terlihat besar. Hal itu disebabkan karena tidak adanya jarak antar kelahiran yang direncanakan oleh keluarga.

Selain karena populasinya yang padat, tingginya jumlah pernikahan dini di provinsi-provinsi itu juga menyebabkan banyak anak kerdil lahir, sehingga angka kelahiran total (TFR) menjadi tinggi.

“Jadi kelima daerah itu bukan yang angka kekerdilan tinggi, ya, tapi daerah itu merupakan daerah yang jumlah anak stuntingnya banyak,” ujar Hasto.

OPINI
Cara Islam Memberantas Korupsi

Cara Islam Memberantas Korupsi

Senin, 27 Juli 2026 | 20:32

Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.

BANTEN
Uji Coba Berakhir Juli, Pemprov Banten Usulkan WFH ASN Setiap Jumat Dihentikan

Uji Coba Berakhir Juli, Pemprov Banten Usulkan WFH ASN Setiap Jumat Dihentikan

Rabu, 29 Juli 2026 | 13:21

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan penghentian kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat setelah masa uji coba berakhir pada akhir Juli 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

NASIONAL
Menaker Tegaskan AI Bukan Penyebab Utama PHK

Menaker Tegaskan AI Bukan Penyebab Utama PHK

Selasa, 28 Juli 2026 | 20:15

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill