Connect With Us

Syarat Jual Beli Tanah Harus Punya BPJS Kesehatan Mulai 1 Maret

Tim TangerangNews.com | Minggu, 20 Februari 2022 | 06:00

Ilustrasi BPJS Kesehatan. (@TangerangNews / Kompas)

TANGERANGNEWS.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu peserta BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat untuk jual beli tanah, yang berlaku mulai 1 Maret mendatang.

Persyaratan tersebut tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN tertanggal 16 Februari 2022, seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Sabtu 19 Februari 2022, yang mengutip surat tersebut. 

Disebutkan dalam surat tersebut bahwa kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.

"Pelaksanaan ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022," tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 yang diteken Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Suyus Windayana.

Sehubungan hal itu, jajaran kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertahanan telah diminta untuk secara aktif melakukan sosialisasi pemberlakuan aturan tersebut kepada pihak-pihak terkait.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) telah mengeluarkan surat bernomor HR.02/153-400/II/2022 terkait kewajiban kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah.

Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN dalam surat tersebut adalah bagian dari sistem jaminan nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

"Dengan demikian seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia," bunyi salinan surat tersebut.

Merujuk pada Inpres 1/2022 tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN harus memastikan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN.

"Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan."

SPORT
Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Jumat, 20 November 2026 | 21:14

Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memberikan penjelasan terkait polemik prosesi penyerahan medali tanpa podium pad asalah satu cabang olahraga (cabor) yang ramai disorot di media sosial.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

BANTEN
162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

Sabtu, 21 November 2026 | 07:23

Hasil pemeriksaan rontgen terhadap 259 warga di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, pada April 2026 menunjukkan 162 orang memiliki gambaran radiologi yang mengarah pada tuberkulosis (TBC).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill