Connect With Us

Contoh Jabar, Pemprov Banten Siapkan Skema Pemutihan Pajak Kendaraan

Fahrul Dwi Putra | Rabu, 26 Maret 2025 | 13:16

Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Banten. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Provinsi Banten tengah merancang kebijakan penghapusan tunggakan serta denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat diumumkan dalam waktu dekat, mengikuti langkah yang sebelumnya telah diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat.  

Gubernur Banten Andra Soni, secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan ini terinspirasi dari inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

"Jadi apa yang digagas oleh Pak Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) itu luar biasa. Artinya selama ini banyak masyarakat kita, khususnya pemilik kendaraan, menunggak pajak saat mereka harus bayar pajaknya," ujar Andra dalam pertemuan di Pendopo Gubernur Banten, dikutip dari Kompas, Rabu, 26 Maret 2025.

Andra menegaskan, saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten sedang merumuskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan. 

Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini hanya sekadar ikut tren atau FOMO, melainkan murni kebijakan yang baik untuk masyarakat.  

Selain membantu pemilik kendaraan yang mengalami kesulitan membayar pajak, program ini juga bertujuan untuk memperbaiki data kepemilikan kendaraan bermotor di Banten. 

Menurut Andra, selama ini banyak kendaraan yang sudah tidak beroperasi namun masih tercatat sebagai objek pajak, sehingga mempengaruhi estimasi pendapatan daerah.  

"Kita selama ini kan selalu punya catatan bahwa kita punya potensi pajak sekian ratus miliar. Tapi kita sadar bahwa potensi itu juga sulit untuk bisa kita penuhi. Nah ini kan harus di-cleansing datanya. Dan ini (pemutihan pajak) kesempatan kita juga," tambahnya.  

Plt Kepala Bapenda Banten, Deden Apriandhi, menambahkan, kebijakan pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah dan tahun ajaran baru 2025/2026.  

"Nah, oleh karenanya pemerintah Provinsi Banten hadir di situ membantu masyarakat dengan memberikan keringanan pajak," kata Deden.

Saat ini, Bapenda tengah menyusun rancangan peraturan gubernur sebagai dasar hukum kebijakan tersebut. LProgram ini direncanakan berlangsung hingga Juli 2025, dengan kemungkinan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Deden juga mengungkapkan bahwa total tunggakan pajak kendaraan di Banten saat ini mencapai Rp742 miliar. Dengan adanya pemutihan pajak, diharapkan tunggakan tersebut dapat berkurang setidaknya 40 persen.  

BISNIS
Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Fatwa Haram MUI Bikin Pengusaha Vape di Tangerang Ketar-ketir, Terancam Gulung Tikar hingga PHK Massal

Jumat, 13 November 2026 | 20:58

Pelaku usaha vape store di Tangerang mengkhawatirkan dampak fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

OPINI
Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Senin, 16 November 2026 | 10:00

Setiap kali memasuki musim penghujan, kecemasan selalu membayangi warga di kawasan Perumahan 4 (Perum 4) Tangerang. Air hujan yang turun tidak lagi dipandang sebagai berkah, melainkan ancaman berulang.

NASIONAL
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

Kamis, 19 November 2026 | 16:14

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill