Aktivis Tuding Pansus Raperda Perubahan RTRW Tangerang Amnesia

Mohamad Romli | Sabtu, 16 Desember 2017 | 16:00

Himaputra menggelar Diskusi Publik bertajuk Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang dalam Persepktif Revisi dan Evaluasi yang dihelat di warung Liwet Sunda, Jalan Gatot Subroto, Tanah Merah, Sepatan Timur, Sabtu (16/12/2017). (@TangerangNews / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-Ketua Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Tangerang Utara (Himaputra), Ahmad Satibi mengatakan, draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 13/2011 janggal. Pasalnya isi dari draft Raperda tersebut mengabaikan beberapa hal subtansial.

"Setidaknya ada tiga undang-undang terkait tidak dimasukkan dalam konsideran," ujarnya kepada TangerangNews.com usai kegiatan diskusi bertajuk Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang dalam Persepktif Revisi dan Evaluasi yang dihelat Himaputra di warung Liwet Sunda, Jalan Gatot Subroto, Tanah Merah, Sepatan Timur, Sabtu (16/12/2017).

Dijelaskannya, tiga undang-undang dimaksud yang tidak ada dalam draft perubahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang 2011-2031 tersebut diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan UU Nomor 16/2016 tentang Perlindungan Nelayan.

"Semestinya hal itu tidak terjadi, karena draft Raperda harus melalui kajian naskah akademik, kalau tidak ada, berarti hasil kajian naskah akademiknya harus dipertanyakan," tambahnya.

Ia menegaskan, perubahan RTRW memerlukan kajian yang serius dan mendalam, karena menyangkut ruang hidup masyarakat Kabupaten Tangerang, sehingga jika terjadi menurunnya daya dukung lingkungan, salah satunya karena kesalahan perencanaan tata ruang wilayah.

"Kami menduga Raperda ini dibuat tidak serius, hanya mengedepankan aspek legalitas, namun mengabaikan aspek sosiologi dan filosofi, kami minta anggota Pansus satu jangan pura-pura amnesia terhadap regulasi itu," imbuhnya.

Ia meminta Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Tangerang yang saat ini membahas Raperda tersebut untuk bersikap terbuka serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Sehingga tidak asal ketuk palu dalam menetapkan Raperda itu.

"Kami sangat kecewa, karena baik pansus 1 maupun dinas tata ruang tidak hadir. Padahal sudah kami undang, ini menjadi preseden buruk," tegasnya.

BACA JUGA :

Diskusi tersebut membahas persoalan rencana Pemkab Tangerang yang akan merevisi Perda Nomor 13/2017 tentang RTRW Kabupaten Tangerang.

Hadir sebagai narasumber Jayusman, anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Gerindra, Jembar dan Abdul Gani sebagai refresentasi masyarakat Tangerang. Agus Supriyatna, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang, Deden Sukron, praktisi hukum yang moderatori Budi Usman.

Namun, beberapa narasumber yang terkait pokok diskusi tersebut tampak tidak hadir seperti Pansus 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang.

"Kami sudah mengirimkan undangannya, namun tidak ada tanggapan," tukasnya.(RAZ/HRU)

TagsDPRD Kabupaten Tangerang ORGANISASI TANGERANG Reklamasi Tangerang Zaki Iskandar

Terpopuler

OPINI

Koperasi Merah Putih, Antara Janji Pemberdayaan dan Realitas Politik

Minggu, 15 Juni 2025 | 16:13

Program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah Indonesia adalah sebuah inisiatif yang sarat makna.

TODAY TAG

BANTEN

Waspada Cuaca Ekstrem! Angin Kencang dan Hujan Lebat Ancam Banten 15–18 Juni 2025

Senin, 16 Juni 2025 | 13:20

Cuaca ekstrem kembali mengancam wilayah Provinsi Banten, Setelah diterjang angin kencang pada Sabtu kemarin, yang menyebabkan pohon, tiang listrik, dan papan reklame tumbang di sejumlah titik.

TANGSEL

Restoran Kampung Kecil di Serpong Ludes Terbakar Gegara Gas Bocor, 2 Pegawai Luka Serius

Jumat, 13 Juni 2025 | 16:40

Restoran Kampung Kecil di kawasan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terbakar hebat pada Jumat 13 Juni 2025, pagi.

MANCANEGARA

Mayoritas Pekerja Indonesia Lulusan SD, Sarjana Paling Banyak Menganggur

Minggu, 1 Juni 2025 | 10:35

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait dunia kerja di Indonesia. Dalam Laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2025, mayoritas tenaga kerja nasional masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah