Connect With Us

Nelayan Dadap Akui Lebih Sulit Dapat Ikan Pasca Reklamasi

Denny Bagus Irawan | Jumat, 22 April 2016 | 18:00

Nelayan di Pesisir Pantai Utara Tangerang. (Raden Bagus Irawan / @TangerangNews.com)

 

TANGERANG –Sejumlah nelayan yang ada di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerng, tepatnya di daerah Dadap mengaku pasca ada reklamasi menjadi tambah sulit mendapatkan ikan.  “Ya sebelumnya enggak begini banget, sekarang semakin susah karena kita harus ke tengah untuk mencari ikan,” ujar Udin Tukang seorang nelayan di Dadap, Jumat (22/4/2016).

 

Seperti diketahui, dua dari 17 pulau yang direklamasi di Pantai Utara (Pantura) Jakarta memang masuk ke wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu Pulau A dan B.  Dahulu, kata dia, pria yang sudah tinggal di Dadap selama 20 tahun itu, para nelayan tidak perlu sampai ke tengah, cukup mencari di pinggiran pun sudah dapat ikan.

"Seliter aja nih dulu solar, saya sudah bisa bawa pulang ikan sampai 10 kilogram. Sekarang boros, perlu lima liter solar untuk ke tengah, udah gitu paling dapat sekilo,” tambahnya.  

Selain itu, kata dia, saat ini air laut menjadi bau tak sedap. Jelas hal itu, kata dia, mempengaruhi habitat ikan di dalam air. “Ujung-ujungnya ya kami sulit mendapatkan hasil,” kata pria yang kini rumahnya terancam kena gusur sebagai bagian pembongkaran prostitusi Dadap karena berdiri diatas lahan Angkasa Pura II tersebut.

 

Hal yang sama juga diucapkan nelayan lain, Asep. "Coba lihat, airnya sudah tercemar begini, warnanya hitam. Kotor banget, ikan enggak bisa hidup di sini.  Tapi, ya mau gimana lagi," tutur Asep.

pantai

 

Menurut nelayan di sana, proyek reklamasi Pulau A dan B sudah berlangsung selama setahun lebih. Pengerjaan reklamasi terhitung cepat, terlebih di sebagian Pulau B yang masuk di wilayah DKI Jakarta, terlihat deretan bangunan yang berdiri di sana.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill