Connect With Us

Aktivis Tangerang Utara Tolak Revisi Perda RTRW

Mohamad Romli | Sabtu, 23 Desember 2017 | 20:00

Para Aktivis Kabupaten Tangerang. (@TangerangNews / Mohamad Romli)


TANGERANGNEWS.com-Kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai korban rencana Pemkab Tangerang untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang 2011-2031 menyatakan masih menolak kebijakan tersebut.

Suhada Dinata, warga Kecamatan Teluknaga mengatakan, Pemkab Tangerang tidak memperhitungkan dampak yang akan dialami masyarakat, terutama di wilayah Teluknaga dan Pakuhaji yang saat ini sebagian besar wilayahnya adalah lahan teknis pertanian.

"Sementara dalam draft rencana perubahan RTRW akan diubah menjadi wilayah pergudangan," ujarnya.

BACA JUGA :

Hal itu menurutnya sangat mengkhawatirkan, karena perubahan fungsi ruang itu akan berdampak secara langsung terhadap masyarakat, karena wilayah itu, untuk saat ini pun, sebagian adalah langganan banjir.

"Kalau ruang resapan berkurang karena dirubah jadi pergudangan, dipastikan kampung akan tenggelam saat musim hujan," tambahnya.

Ia pun menekankan, untuk merubah tata ruang di dua kecamatan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, karena ada empat kawasan strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

Empat kawasan strategis nasional itu dirincinya yakni PLTU Lontar, tol Jakarta-Teluknaga-Pasar Kemis dan tol Serpong-Balaraja, perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Rencana perubahan RTRW harus sinkron dengan Kepres tersebut, kalau tetap memaksakan kehendak, kita laporkan kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Daim, Ketua Jaringan Peduli Tata Ruang Pertanian (JPTRP) Kabupaten Tangerang, perubahan fungsi ruang yang saat ini sudah terjadi di wilayah Pakuhaji dirasanya sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi ada peruban fungsi ruang di Kecamatan itu.

"Saat ini sudah dua desa di Kecamatan Pakuhaji yang jadi industri dan pergudangan sejak 2011, dan dilegalkan di Perda RTRW, jadi tak perlu ada penambahan," ujarnya.

Ia menginginkan, lahan teknis pertanian tetap dipertahankan untuk keberlangsungan hidup petani sesuai dengan misi pemerintahan Kabupaten Tangerang saat ini, yakni Tangerang Gemilang yang turut ingin mencapai swasembada pangan.

Dalam Undang-undang Nomor 41/2009 tentang Lahan Pertanian Berkrlanjutan, konversi lahan hanya bisa dilakukan ketika ada bencana alam dan proyek kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Perpres  Nomor 3/2016.

"Untuk perubahan tata ruang dalam draft Perda RTRW Kabupaten Tangerang, saya tidak melihat dua aspek itu, sehingga tidak perlu dilakukan," tukasnya.(DBI/HRU)

TANGSEL
Tak Sekadar Bikin Lagu, Kemenekraf Gembleng Musisi di Tangsel Kuasai Ilmu Royalti

Tak Sekadar Bikin Lagu, Kemenekraf Gembleng Musisi di Tangsel Kuasai Ilmu Royalti

Senin, 16 November 2026 | 10:15

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat ekosistem musik daerah melalui program AKTIF Musik: Diskusi Industri Musik dan Showcase Musisi Lokal.

HIBURAN
Chatime, Gindaco, dan Go! Go! CURRY! Hadirkan Menu Spesial Doraemon, Harga Mulai Rp32 Ribu

Chatime, Gindaco, dan Go! Go! CURRY! Hadirkan Menu Spesial Doraemon, Harga Mulai Rp32 Ribu

Selasa, 17 November 2026 | 12:41

Kabar gembira penggemar Doraemon. Pasalnya, kini bisa menikmati pengalaman kuliner dengan sentuhan karakter animasi populer asal Jepang tersebut.

AYO! TANGERANG CERDAS
Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Kenalkan Budaya Lokal, Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang Belajar Permainan Tradisional dan Usaha Kuliner

Senin, 16 November 2026 | 10:11

Siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan kokurikuler bertema Kearifan Lokal dan Kewirausahaan pada 9-10 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal budaya tradisional

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill