Connect With Us

HKN ke-53, Ribuan Siswa Tangsel Diajak Tegakkan Perda Larangan Merokok

Yudi Adiyatna | Selasa, 14 November 2017 | 14:00

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat memberi arahan dalam sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok Di Hadapan Ratusan Siswa Sekolah, Selasa (14/11/2017). (@TangerangNews.com / Yudi Adiyatna)

TANGERANGNEWS.com-Guna memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 53 yang jatuh pada 12 November 2017 kemarin, Dinas Kesehatan Tangsel menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah No 4/2016 Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke hadapan 400 orang siswa dari berbagai sekolah, Selasa (14/11/2017) di Graha Widya Bhakti Puspitek, Setu, Tangsel.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Suhara Manullang  tersebut rencananya akan digelar selama beberapa hari dan melibatkan 2800 orang siswa-siswi tingkat SMP dan SMA yang berasal dari 7 Kecamatan yang ada di Tangsel.

Dalam sambutannya, Plt Kadinkes Tangsel mengatakan, Perda ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti kaum perokok. Tetapi berupaya semaksimal mungkin agar semakin banyak orang yang paham terkait kawasan tanpa rokok di wilayah Tangsel.

"Perda ini bukan untuk menakut-nakuti, tujuan perda ini, semakin banyak orang paham terkait kawasan tanpa rokok, sehingga bisa diupayakan senihil mungkin (Perokok aktif) walaupun tetap tidak sampai zero, karena itu hak orang lain juga," ungkap Suhara.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dalam pemaparannya di hadapan ratusan siswa mengatakan, berdasarkan data saat ini terdapat 34,7% prevelensi penduduk yang merupakan perokok. Dan enam dari sepuluh siswa telah terpapar rokok dari orang lain di rumahnya sendiri.

"Anak muda apabila terpapar rokok akan berdampak buruk bagi prestasi alademik dan lainnya. Oleh karena itu, pada penerapannya perda ini perlu didukung berbagai pihak," ungkapnya.

Dirinya pun mengingatkan agar para siswa-siswi bisa menjauhi diri dari rokok, karena bisa menjadi pintu masuk ke barang-barang negatif lainnya, seperti narkoba, alkohol dan sejenisnya.

"Kumpulnya kalian di sini kita harapkan kalian jadi agen, untuk mengingatkan kita semua tidak merokok. Kalian ini jadi mata rantai peraturan daerah ini," pungkas Benyamin

Kota Tangsel sendiri pada akhir 2016 lalu telah mensahkan Perda No 4/2016 terkait Kawasan Tanpa Rokok, dalam salah satu pasalnya disebutkan bila ada masyarakat yang kedapatan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok, bisa dikenakan ancaman pidana selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp2,5 juta.

Selain itu, dalam aturan tersebut disebutkan jika ada 8 tempat yang dikategorikan sebagai kawasan tanpa rokok, diantaranya Fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.(RAZ/HRU)

BANDARA
Liburan ke Tanjung Lesung Banten Kini Bisa Naik Bus Damri dari Bandara Soetta, Ini Jadwal dan Tarifnya

Liburan ke Tanjung Lesung Banten Kini Bisa Naik Bus Damri dari Bandara Soetta, Ini Jadwal dan Tarifnya

Jumat, 9 Oktober 2026 | 20:02

Akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, kini semakin praktis. Perum DAMRI secara resmi mengoperasikan rute pemadu moda baru yang menghubungkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang langsung ke Tanjung Lesung

TEKNO
Cek Loker hingga Harga Bahan Pokok Kini Bisa Lewat Aplikasi Tangsel One

Cek Loker hingga Harga Bahan Pokok Kini Bisa Lewat Aplikasi Tangsel One

Senin, 5 Oktober 2026 | 18:54

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus melengkapi aplikasi Tangsel One dengan berbagai layanan.

NASIONAL
Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Dapat Subsidi Rp3 Juta, Pelunasan Haji Reguler 2027 Cuma Rp23,2 Juta

Rabu, 7 Oktober 2026 | 21:41

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill