Connect With Us

Diponten Merah Ombudsman, Zaki Sidak Disdukcapil Tangerang

Maya Sahurina | Rabu, 2 Januari 2019 | 14:25

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sidak ke ruangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Rabu (2/1/2019). (TangerangNews/2018 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melakukan insepeksi mendasak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, Rabu (2/1/2019).

Kedatangan Zaki ke kantor yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta dokumen catatan sipil itu untuk meninjau langsung pelayanan di awal tahun 2019 dan  pasca libur akhir tahun 2018.

Selain itu, Zaki juga menekankan harus terjadi peningkatan pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat tersebut.

“Tahun baru 2019 ini merupakan semangat baru untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Tiba dilokasi, Zaki langsung menelusuri ruangan demi ruangan di kantor yang dinakhodai Syafrudin  tersebut. Ia  menyaksikan juga keterbatasan sarana ruangan sehingga terjadi tumpukan berkas. Sehingga saat itu, terbersit olehnya keinginan untuk membuka Unit Pelayanan Terpadu (UPT) demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat harus semakin didekatkan, maka dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibeberapa kecamatan (yang jauh dari Puspemkab Tangerang), pelayanan semakin terjangkau," cetusnya.

Terkait dengan keterbatasan sarana ruangan, Zaki mengatakan akan dilakukan pembenahan. Ia juga menekankan pelayanan di Disdukcapil harus lebih baik , agar masyarakat tidak merasa kecewa.

"Saya berharap pelayanan terus ditingkatkan, berinovasi agar masyarakat kita juga senang atas pelayanan yang telah kita berikan,” tutupnya.

Diberitakann sebelumnya, tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapatkan raport merah dari Ombudsman. Zaki mengumumkan hal itu saat memimpin apel pagi di Lapangan Maulana Yudha Negara, Puspemkab Tangerang, Senin (31/12/2018).

Ketiga dinas itu adalah Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Bukan subjektivitas nilai buruk yang saya keluarkan untuk tiga dinas ini, namun lembaga Ombudsman langsung yang memberikannya kepada saya," kata Zaki dalam apel tersebut.

Kata Zaki, ketiga dinas ini menjadi sorotan penting, karena banyak diadukan oleh masyarakat sebab bersinggungan langsung dengan pelayanan publik langsung kepada rakyat. Sehingga Zaki mewanti-wanti jangan coba-coba memberikan pelayanan buruk dan menyampaikan laporan tidak objektif kepadanya.

"Ini rakyat yang memberikan nilai dan aduan, kalau anda bernilai buruk dalam memberikan pelayanan, kemudian berpura-pura baik dimeja saya, tidak akan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi anda," tegasnya.(RAZ/HRU)

TEKNO
Rekomendasi 15 Aplikasi Kasir Android Terbaik di Indonesia

Rekomendasi 15 Aplikasi Kasir Android Terbaik di Indonesia

Minggu, 27 April 2025 | 21:20

Kemajuan teknologi telah merubah aktivitas manusia. Berkat teknologi semua kegiatan menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam transaksi atau bisnis. Saat ini kamu bisa mengelola manajemen perusahaan hanya dengan aplikasi kasir.

OPINI
Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Kepemimpinan Otentik Kepala Daerah

Senin, 28 April 2025 | 17:39

Pilkada Serentak 2024 melahirkan Banyak Kepala daerah Terpilih sebagai Pemimpin Politik di daerah. Dampaknya adalah budaya retreat atau Pembekalan Yang dilaksanakan oleh Presiden RI melalui kementerian Dalam Negri kepada kepala daerah terpilih

NASIONAL
Lulusan 10 Jurusan Kuliah Ini Sulit Cari Kerja, Kenapa Bisa?

Lulusan 10 Jurusan Kuliah Ini Sulit Cari Kerja, Kenapa Bisa?

Kamis, 1 Mei 2025 | 12:16

Tak sedikit mahasiswa yang baru sadar setelah lulus, bahwa jurusan kuliah yang dipilih ternyata tidak memberikan peluang kerja yang besar. Padahal, biaya kuliah bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Lalu kenapa bisa begitu?

BANTEN
Tahun Ajaran Baru, SMA-SMK Swasta di Banten Gratis untuk Siswa Kelas 10

Tahun Ajaran Baru, SMA-SMK Swasta di Banten Gratis untuk Siswa Kelas 10

Jumat, 2 Mei 2025 | 12:11

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menggratiskan biaya sekolah bagi siswa baru kelas 10 di SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta mulai tahun ajaran baru mendatang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill