TANGERANGNEWS.com-Organisasi Masyarajat (ormas) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terkait portal Jalan Sungai Turi, Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Namun dalam gugatannya, LAI tidak memiliki surat kuasa (Legal Standing) sehingga ditolak hakim. Hal itu terungkap dalam fakta persidangan di ruang sidang 6 Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (13/3/2019).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nelson Sianturi. Majelis Hakim langsung menanyakan ihwal Surat Kuasa terhadap penggugat dan tergugat.
Setelah mengecek berkas Penggugat, Nelson bertanya atas kelengkapan berkas gugatan yaitu Surat Kuasa resmi yang telah dilaporkan ke PN Tangerang.
Menurutnya dalam berkas yang disiapkan penggugat masih belum memenuhi syarat kelengkapan Administrasi.
"Surat kuasa harus di leges (legalisir) di pengadilan. Ini kan tidak ada, aslinya mana? Dalam gugatan juga saudara tidak bertanda tangan," kata Nelson kepada Surya selaku pengurus LAI Kabupaten Tangerang.
Dalam keterangannya Surya sempat maju untuk menunjukan ihwal yang ditanyakan Majelis Hakim.
Namun begitu dalam hal ini Majelis Hakim menganggap surat tersebut belum sesuai dengan pedoman yang ada.
"Surat kuasa aslinya bagaimana? Mau diapakan itu. Kalau tidak mengerti perkara tolong ditanyakan," ucap Majelis Hakim.
Atas kekurangan ini Majelis Hakim meminta pihak Penggugat untuk mendaftarkan terlebih dahulu kelengkapan administrasi ke pihak terkait.
Selanjutnya, Nelson meminta pihak Tergugat dalam hal ini pihak Pemkab Tangerang untuk maju dan menunjukan kelengkapan administrasi.
"Bapak ada kuasanya," tanya Majelis Hakim.
"Benar, Pak. Saya dari Bidang Hukum Pemkab Tangerang," tunjuk dia sembari menunjukan berkas dan tanda pengenal.
Setelah melihat kelengkapan pihak Tergugat namun pihak penggugat belum memenuhi syarat administrasi maka sidang gugatan ini kembali ditunda pekan depan.
"Karena administrasi belum lengkap maka sidang tidak bisa dilanjutkan. Sidang akan kami tunda satu minggu pada Rabu (20/3). Sidang dinyatakan ditunda," jelas Nelson sambil menutup sidang.
Sementara itu, Biro Hukum Kabupaten Tangerang Rizal mengaku siap atas gugatan yang dilayangkan LAI. Ia menegaskan pihaknya akan kembali hadir dalam sidang lanjutan.
"Ya kami siap. Kami sudah lengkapi semua berkas yang diperlukan," ucapnya usai menghadiri sidang di halaman PN Tangerang.
Namun begitu Rizal mengaku heran atas gugatan yang dilayangkan pihak penggugat. Pasalnya dalam hal ini menurut dia pihak Pemkab Tangerang bukan hanya Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air.
"Kami cuma sedikit heran, harusnya bukan hanya Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air saja. Ada apa ini?Tetapi kami akan tetap ikuti karena memang ini proses hukum yang ada," tukasnya.(RAZ/HRU)
Polres Tangerang Selatan (Tangsel) terus mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang mengakibatkan gugurnya personel TNI Angkatan Darat (AD), Prada ABS, 21 di Jalan Raya Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Masyarakat yang berpindah tempat tinggal belum tentu wajib mengganti alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Kartu Keluarga (KK).
Bagi masyarakat Kota Tangerang yang merasa terganggu oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan hingga mencaplok fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, maupun ruang publik lainnya, dapat melaporkannya langsung ke Satpol PP.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews