TANGERANGNEWS.com - Pemerintah Kabuapten (Pemkab) Tangerang melakukan rotasi dan mutasi pejabat tinggi pratama, jabatan administrator dan pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN) itu dilakukan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kamis ( 25/7/2019) sore.
Zaki mengatakan, ia melakukan rotasi dan mutasi itu untuk meningkatkan kinerja dan menambah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga sekitar 660 ASN dilingkup Pemkab Tangerang bergeser posisi jabatan.
BACA JUGA:
"Rotasi dan mutasi penyempuranaan organisasi. Sehingga perlu penyegara, reposisi, promosi juga mutasi," ujar Zaki.
Zaki menyebut ada 600 ASN yang dilantik dan diambil sumpah pada kesempatan itu.
Selain itu, ia juga akan membuka lelang jabatan untuk posisi kepala dinas.
"Nanti ada juga lelang jabatan untuk posisi kepala dinas DP3A (Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Sekretaris Dewan (DPRD Kabupaten Tangerang, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Dinas Sosial," tambahnya.
Zaki menilai rotasi dan mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi birokrasi. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Tangerang dapat terus meningkat.
"Harapan saya tidak ada mata air dan air mata, semuanya sama. Sudah punya tunjangan kerja tiap posisi masing-masing. Dimana pun ditempatkan mari bertanggung jawab terhadap tugas , progam kerja di OPD (organisasi perangkat daerah) masing–masing," pungkasnya.(MRI/RGI)
Demo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
TODAY TAG
Mulai 1 Juli 2026, proses keberangkatan jemaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan dialihkan secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews