TANGERANGNEWS.com-Meski banyaknya tuntutan masyarakat agar tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda, namun Pemerintah Kabupaten Tangerang memutuskan tetap melanjutkannya.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, tahapan Pilkades serentak akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi tidak akan ditunda dan tidak akan dilakukan tes ulang.
"Tahapan Pilkades tidak akan ditunda dan akan tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya. Kamis (17/10/2019).
Sekretaris Daerah Moch Maesyal Rasyid menanggapi adanya pihak-pihak yang menginginkan pemberhentian tahapan Pilkades.
"Saya sudah konfirmasi dengan Badan Permusyawatan Desa dan Majelis Permusyawaratan Desa, serta para camat melaporkan bahwa panitia-panitia tingkat desa masih terus melaksanakan tahapan Pilkades," ujarnya.
Baca Juga :
Kepala Dinas DPMPD Adiyat Nuryasin mengatakan, jangan sampai tuntutan masyarakat itu berdampak pada 592 bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan.
“Jangan karena ada permasalahan pada dua desa (Pangkalan dan Tanjung Pasir), sehingga harus mengorbankan 151 desa yang panitianya sudah melakukan pleno atau menentukan nomor urut bakal calon kepala desa tetap. Ini sudah keputusan Bupati, tahapan itu harus tetap berjalan," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Raksasa ritel fesyen H&M telah menutup 163 gerai di berbagai negara sebagai bagian dari strategi penyesuaian bisnis yang kini lebih berfokus pada penguatan penjualan digital dan investasi di lokasi toko yang dinilai paling menguntungkan.
TODAY TAG
Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada usia 35 tahun. Informasi tersebut disampaikan sejumlah musisi Tanah Air melalui media sosial pada Sabtu, 7 Maret 2026, dikutip dari Kompas.
Libur lebaran telah usai, tapi masalah baru yang mesti dihadapi pemerintah pasca Ramadan justru mulai muncul, salah satunya adalah urbanisasi. Euforia gemerlapnya kota meracuni penduduk desa untuk bisa menikmatinya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan Undang-undang (UU) No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak berdampak pada pegawai di wilayahnya.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews