TANGERANGNEWS.com-Hari pertama kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019, sekitar 1840 personel dari Polresta Tangerang disebar mengamankan sejumlah titik Kabupaten Tangerang.
Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengamanan akan berlangsung dalam Operasi Gemilang demi terciptanya Pilkades tertib dan nyaman.
"Anggota yang berjaga di desa dilarang membawa senjata api atau yang berpeluru tajam," kata Ade saat Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades dalam Operasi Gemilang Kalimaya di Lapangan Maulana Yudhanegara, Senin (25/11/2019).
Ade menjelaskan, barang bawaan pasukan yang disebar di 92 desa dengan 363 calon kades itu akan diperiksa langsung untuk memastikan tidak ada yang membawa senpi. "Pemeriksaan dilakukan saat mau berangkat dan saat di lapangan," jelasnya.
Baca Juga :
Dalam pengamanan tersebut diterjunkan sebanyak 1840 personel, yang terdiri dari 340 personel Polsek, 352 personel Polresta Tangerang, 848 BKO Polda Banten, dan 300 personel Brimob.
"Skema pengamanan 1 desa dijaga 17 polisi. Sedangkan Brimob tiap polseknya 1 pleton atau 30 anggota," katanya.
Ade membeberkan, saat bertugas personel diwajibkan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat.
Tujuanya agar anggota dapat mengenal lingkungan tugas dan dapat memetakan persoalan dengan cepat.
"Prinsipnya mengedepankan sikap humanis, karena yang dijaga masyarakat yang akan menggelar hajat demokrasi," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menggelar program GM For A Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews