Connect With Us

Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law, Ini 9 Poin yang Dikritisi Buruh

Muhamad Heru | Selasa, 6 Oktober 2020 | 17:14

Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi saat bersama Sekda Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, di Pemkab Tangerang. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Buruh di Tangerang Raya kembali turun ke jalan berunjuk rasa di sejumlah titik setelah disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker), Senin (6/10/2020).

Paru buruh sejak pagi menggelar aksi dengan mogok kerja dan menutup sejumlah jalan. Sebagian besar  mereka berasal dari Kabupaten Tangerang seperti di Kawasan Industri Cikupa Mas, Kawasan Industri Telesonik Curug, sekitar Pasar Kemis, dan di sekitar wilayah Tangerang Raya lainnya.

Tuntutan mereka masih menolak undang-undang yang sebelumnya telah disahkan DPR RI karena merugikan kaum buruh.

Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa para buruh menyatakan sikap menolak dan menentang dirumuskannya dan telah undangkannya klaster ketenagakerjaan Omnibus Law pada RUU Cipta Kerja. Klaster tersebut, kata dia, memuat hak-hak dasar yang merugikan pekerja atau buruh.

Buruh mengkritisi sejumlah pasal yang dinilai merugikan. Sembilan pasal tersebut di antaranya :

1. Buruh menolak ketentuan adanya pengurangan apalagi meniadakan pesangon kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur Undang-undang No. 13/2003 pasal 156 ayat 2,3 dan 4.

2. Buruh menolak tidak adanya pembatasan PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) di setiap bidang pekerjaan. Menolak PKWT diberlakukan di semua sub bidang pekerjaan dalam perusahaan. Buruh tetap menuntut PKWT dihapuskan.

3. Dimuatnya kembali sistem Outcoursing (alih daya). Buruh menuntut outsoursing dihapuskan. 

4. Buruh menolak penghapusan hak upah atas cuti pekerja seperti cuti haid, cuti melahirkan, cuti pembaktisan, cuti menikah, cuti khitan, cuti keagamaan.

5. Buruh menolak dihilangkannya upah atas pekerja yang sedang dalam keadaan sakit dan tidak mampu bekerja.

6. Buruh menolak diberlakukannya sistem kerja dengan upah No Work No Pay (tidak bekerja tidak dibayar). Klausul ini dinilai sangat merugikan pihak pekerja. Karena pihak perusahaan dikhawatirkan bertindak sepihak dan sewenang-wenang dengan berbagai alasan dapat meliburkan atau mengistirahatkan pekerja secara sepihak tanpa membayarkan upah.

7. Buruh menolak penghapusan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dan menolak sistem penetapan besaran upah minimum Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Inflasi dan 50% pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi masing-masing.

8. Buruh menolak ketentuan PHK dapat dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa melalui penetapan terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial, dan menolak sistem kompensasi apabila PHK akibat Indisipliner hanya dibayarkan sebesar 50% dari hak pesangon pekerja.

9. Buruh menolak sistem kerja dibayarkan berdasarkan perhitungan satuan waktu/jam yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Ketentuan ini dinilai sangat tidak relevan dan akan menambah kesengsaraan kaum pekerja.

"Itulah pernyataan sikap kami dari serikat buruh di Tangerang Raya," pungkasnya. (RMI/RAC)

WISATA
Ada Destinasi Wisata Terbaru di Kota Tangerang, Bebas Main Playgorund hingga Mini Zoo Sepuasnya

Ada Destinasi Wisata Terbaru di Kota Tangerang, Bebas Main Playgorund hingga Mini Zoo Sepuasnya

Selasa, 15 April 2025 | 19:18

Kini ada destinasi wisata terbaru di Kota Tangerang, bernama Nice Garden Pinang yang berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 9A, di Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang.

SPORT
Indomilk Arena Tangerang Sudah Berstandar FIFA, Andra Soni Harap Seluruh Stadion di Banten Menyusul

Indomilk Arena Tangerang Sudah Berstandar FIFA, Andra Soni Harap Seluruh Stadion di Banten Menyusul

Selasa, 18 Maret 2025 | 22:48

Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang menjadi salah satu dari 17 stadion di Indonesia yang diesmikan Prabowo Subianto, Selasa 18 Maret 2025.

BISNIS
RUPST bank bjb Sepakat Tebar Dividen 65,50% dari Laba Bersih 2024

RUPST bank bjb Sepakat Tebar Dividen 65,50% dari Laba Bersih 2024

Rabu, 16 April 2025 | 21:22

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, pada Rabu, 16 April 2025.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten Sinergi Perkuat Infrastruktur Atasi Banjir

Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten Sinergi Perkuat Infrastruktur Atasi Banjir

Kamis, 17 April 2025 | 20:49

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten bersinergi merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan, untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill